Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta)

Sandy, Mutiara Shabila and Dr. Setiawan Noerdayasakti,, S.H., M.H. and Eny Harjati,, S.H., M.Hum. (2023) Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengambil suatu permasalahan dalam pengimplementasian hukum terkait dengan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) untuk dapat dipisahkan dari orang dewasa berdasarkan pasal 3 poin b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pasal 35 Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketidaksesuaian pemenuhan hak untuk ABH khususnya anak sebagai pelaku tindak kriminal yang menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Jakarta mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi Narapidana Anak karena harus melaksanakan pembinaan tanpa pemisahan dengan Narapidana Dewasa di dalam LPKA Kelas II Jakarta yang seharunya berada di Lapas. Maka didasarkan pada hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta? (2) Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta? Kemudian penulisan karya ini memakai metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis menemukan fakta dalam observasi langsung dalam masyarakat dengan tujuan dan maksud menemukan penyelesaian masalah. Berdasarkan pada hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, penempatan Narapidana Dewasa bersama dengan Narapidana Anak selama pelaksanaan seluruh kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Jakarta merupakan penyimpangan dari implementasi pemenuhan hak ABH menurut Pasal 3 UU SPPA. Sedangkan berdasarkan pasal 86 UU SPPA bahwa anak yang sudah berumur lebih dari 18 tahun yang belum menyelesaikan masa pidananya untuk dipindahkan menuju Lembaga Pemasyarakatan Pemuda atau Lapas dengan memperhatikan keberlanjutan kegiatan pembinaan bagi anak tersebut. Sedangkan jika dalam suatu kondisi tidak tersedianya lapas pemuda, maka seorang anak dipindahkan ke lapas dewasa dengan rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Maka pasal ini memberikan ketidakpastian dalam pemenuhan hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa yang telah disebutkan dalam pasal 3 poin b UU SPPA karena batasan usia yang diberikan untuk pemindahan anak ke lapas pemuda atau lapas dewasa serta ketidakjelasan waktu dalam pemberian surat rekomendasi pemindahan anak oleh pihak Bapas. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik hukum karena isi yang bertentangan antara pasal 3 dengan pasal 86 UU SPPA. Tidak terlepas dari itu implementasi dari penggolongan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Jakarta juga tidak memperhatikan Kepmen Hukum Dan HAM RI No. M.Hh-03.Ot.02.02 Tahun 2014, yang seharusnya di golongkan berdasarkan tindak pidana dan usia penghuni LPKA Kelas II Jakarta.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues in the implementation of the law regarding the right of children in conflict with the law (ABH) to be separated from adults based on article 3 point b of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA Law) and Article 35 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The mismatch in the fulfillment of rights for ABH, especially children as perpetrators of criminal acts serving a criminal period in LPKA Class II Jakarta, affects the implementation of guidance for juvenile prisoners because they have to carry out guidance without separation from adult prisoners in LPKA Class II Jakarta who should be in correctional facilities. So based on this, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of guidance for Juvenile Prisoners at the Jakarta Class II Juvenile Special Development Institution? (2) How are the obstacles faced by officers in the implementation of guidance for Juvenile Prisoners at the Jakarta Class II Juvenile Special Development Institution? Then the writing of this paper uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach method to find facts in direct observation in society with the aim and intention of finding problem solving. Based on the results of the research using the method above, the authors get answers to the existing problems that, the placement of Adult Prisoners together with Juvenile Prisoners during the implementation of all coaching activities at LPKA Class II Jakarta is a deviation from the implementation of the fulfillment of ABH rights according to Article 3 of the SPPA Law. Meanwhile, based on article 86 of the SPPA Law, children who are more than 18 years old who have not completed their sentence are transferred to the Youth Correctional Institution or Correctional Facility by taking into account the continuity of development activities for the child. Meanwhile, if in a condition of unavailability of youth correctional facilities, then a child is transferred to an adult correctional facility with a recommendation given by the community supervisor. So this article provides uncertainty in the fulfillment of children's rights to be separated from adults as stated in article 3 point b of the SPPA Law because of the age limit given for the transfer of children to youth or adult prisons and the unclear time in providing a recommendation letter for the transfer of children by the Bapas. This causes a conflict of law due to conflicting content between article 3 and article 86 of the SPPA Law. Apart from that, the implementation of the classification of juvenile prisoners in LPKA Class II Jakarta also does not pay attention to the Minister of Law and Human Rights Decree No. M.Hh-03.Ot.02.02 of 2014, which should be categorized based on the criminal offense and age of the residents of LPKA Class II Jakarta.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	26 Jan 2024 02:50
Last Modified:	26 Jan 2024 02:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214245

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) MUTIARA SHABILA SANDY.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item