Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hinaan Publik Sebagai Dasar Keadaan Yang Meringankan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Safina, Muni and Dr. Faizin Sulistio,, S.H., LL.M. and Solehuddin,, S.H., M.H. (2023) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hinaan Publik Sebagai Dasar Keadaan Yang Meringankan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis dalam skripsi ini, mengambil permasalah terkait ketidaktepatan pertimbangan yang diberikan oleh hakim atas keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST hal ini dikarenakan belum adanya pedoman yang pasti bagi hakim untuk memberikan pertimbangan atas keadaan yang meringankan dan memberatkan yang nantinya hal ini akan mempengaruhi proporsionalitas penjatuhan pidana. Menyikapi hal tersebut, rumusan masalah yang diambil oleh skripsi ini meliputi: (1) Apakah yang menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST? (2) Apakah hinaan publik sebagai keadaan yang meringankan hukuman pidana dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST merupakan justifikasi yang tepat secara teoritik? Kemudian Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya penulis akan menganalisis bahan hukum primer serta sekunder yang telah dikumpulkan dengan penafsiran gramatikal dan ekstensif sebagai metodenya. Menurut hasil penelitian dengan menerapkan metode sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka jawaban yang diperoleh penulis atas permasalah hukum tersebut yaitu, hakim dalam pemberian pertimbangan atas keadaan yang memberatkan berdasar pada fakta yang didapat dalam persidangan berupa terdakwa menyangkal perbuatan tindak pidana korupsi bantuan dana sosial yang dilakukan selanjutnya mengenai kondisi yang meringankannya adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana berdasar pada fakta yang ditemukan dalam persidangan serta secara moral hakim patut menjadikan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dan terdakwa telah cukup menderita dengan adanya cacian, makian, serta hinaan dari masyarakat dalam hal ini hakim berpedoman dengan terdakwa masih mempunyai hak atas asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana. Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST belum tepat karena bertentangan dengan keadilan yang dirasakan masyarakat terbukti secara teori labelling bahwa hinaan, cacian dan cercaan dari masyarakat untuk pelaku tindak pidana korupsi Juliari Peter Batubara x merupakan akibat penyimpangan dari penerapan aturan-aturan serta sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar maka labelling yang diberikan kepada masyarakat dikatakan sebagai justifikasi yang tidak tepat apabila dijadikan sebagai keadaan yang meringankan hukuman pidana. Selain itu hal ini tidak sejalan dengan teori pemidanaan yang berfokus pada pemberian hukuman guna menjaga tata tertib dalam bermasyarakat serta memperbaiki diri penjahat. Maka sanksi sosial yang diberikan merupakan justifikasi yang tidak tepat apabila dijadikan sebagai keadaan yang meringankan hukuman pidana karena meskipun telah dihukum secara sosial oleh masyarakat Indonesia tetap saja tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung negara dan masyarakat yang mempertaruhkan nyawanya bertahan hidup di masa pandemi covid-19. Dan apabila ditinjau dari aliran realisme hukum yang berpandangan hakim bebas dalam menggali hukum yang akan dipakai untuk memutus suatu perkara sehingga putusan hakim merupakan sumber hukum utama maka apabila dikaitkan dengan putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST ini yang sebelumnya belum pernah ada putusan terdahulu yang memberikan pertimbangan meringankan berupa hinaan, cercaan dari masyarakat maka selanjutnya hakim dapat menggunakan hal tersebut menjadi dasar dalam memberikan keringanan bagi para pelaku tindak pidana yang disoroti masyarakat sehingga menjadikan menurunya kualitas penegakan hukum di kemudian hari.

English Abstract

The present study addresses the issue of the inaccuracy of judges considerations regarding mitigating and aggravating circumstances in the judge's consideration in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST that relevant to the boarder context of the issue on hand. This topic arises due to the absence of clear guidelines for judges to assess mitigating and aggravating circumstances, consequently impacting the proportionality proportionality sentencing. Based on the explanation above, This research aim to answer two research question. The first question is What is the basis for judges to consider mitigating and aggravating circumstances in the judge's consideration in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST?. The second question is Is public humiliation an appropriate justification for mitigating criminal punishment in the judge's consideration in Decision No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST from a theoretical perspective? To accomplish the research objectives, The researcher applies a normative juridical method using the statute approach, conceptual approach, and case approach in this thesis. Furthermore, the author will analyze primary and secondary legal materials that have been collected using grammatical and extensive interpretation as the methodology. According to the findings derived from the previous research methods, the researcher concludes that, in the case of considering aggravating circumstances, judges rely on the facts presented during the trial, including instances where the defendant denying the act of corruption in the social aid fund case. As for mitigating circumstances, the defendant has never been convicted before, based on the facts found during the trial. From a moral standpoint, the judge should consider this absence of prior convictions as a mitigating factor for the defendant. Furthermore, the defendant has already experienced significant suffering due to public insults and humiliation. In this case, the judge guided to the presumption of innocence principle until a legally binding verdict is reached, declaring that the defendant is indeed proven guilty of the crime. The judge's consideration in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST is deemed inadequate due to its discordance with the societal conception of justice. The application of labeling theory reveals that the corruption offender, Juliari Peter Batubara, is subjected to public scorn and derision. Such phenomena stem from deviations in the enforcement of regulations and penalties by individuals towards transgressors. Consequently, societal labeling cannot be considered an appropriate justification when utilized as a mitigating factor in criminal sentencing. Furthermore, this xii standpoint conflicts with the punishment theory, which emphasizes the imposition of penalties to uphold social order and enhance the offender's rehabilitation. Thus, employing social sanctions as mitigating circumstances for criminal punishment is untenable since even though the defendant has faced social repercussions from the Indonesian community, it fails to adequately compensate for the losses incurred by the state and the populace who have risked their lives to endure the COVID-19 pandemic. And when viewed from the flow of legal realism which views judges as free in exploring the law that will be used to decide on a case so that the judge's decision is the main source of law then when it is linked to decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST this previously there has never been a previous decision giving mitigating considerations in the form of insults, scorn from the public, then the judge can then use this as a basis for providing relief for the perpetrators of criminal acts that are highlighted by the community so that the quality of law enforcement decreases in the future.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	26 Jan 2024 02:33
Last Modified:	26 Jan 2024 02:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214222

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Muni Safina.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item