Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari Standar Moral Publik Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal XX (a) General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Brasil Dan Indonesia Di WTO)

Millinia, Laella and Prof. Dr. Sukarmi,, S.H., M.Hum and Hikmatul Ula,, S.H., M.Kn (2023) Kebijakan Pemberlakuan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari Standar Moral Publik Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal XX (a) General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Brasil Dan Indonesia Di WTO). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai perkara sengketa impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia terkait kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal ditinjau dari standar moral publik berdasarkan ketentuan dalam Pasal XX (a) General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) di Organisasi World Trade Organization (WTO). Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah kebijakan sertifikasi halal pada Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Pasal XX (a) GATT? (2) Bagaimana argumentasi hukum indonesia dalam menghadapi gugatan Brasil di WTO terkait dengan produk halal? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif serta metode pendekatan penulisannya menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta metode pendekatan studi kasus (case approach). Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban bahwa Kebijakan sertifikasi halal tersebut sesuai dengan standar moral publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX (a) GATT. Namun, kebijakan tersebut dinilai Brasil dapat menghambat masuknya produk impor mereka ke Indonesia. Kemudian Brasil menggugat Pemerintah Indonesia ke DSB terkait impor daging ayam tersebut. Dalam putusan akhir WTO Brasil memenangkan 4 poin gugatan yaitu, mengenai kesehatan, pelaporan realisasi mingguan importir, larangan perubahan jumlah produk, serta penundaan penerbitan sertifikat kesehatan. Sedangkan 3 poin yang dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikannya, yaitu diskriminasi persyaratan label halal, persyaratan transportasi langsung, larangan umum impor daging ayam dan produk ayam. Saat ini, Indonesia sedang bersiap untuk mengajukan banding atas kasus DS 484 ke DSB. Terdapat 2 (dua) sengketa yang sedang dibahas dengan pihak Brasil pada proses banding di WTO, yaitu yang pertama ialah mengenai proses pengeluaran sertifikasi kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 8 dan Lampiran C (1) (a) SPS Agreement. Yang kedua ialah mengenai tuduhan persyaratan penggunaan produk impor yang bertentangan dengan Pasal XI GATT dan Pasal III: 4 GATT. Pemerintah Indonesia menyakini bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan WTO. Sampai saat ini banding belum bisa diproses karena terdapat blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO yakni Amerika Serikat.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the dispute over the import of chicken meat between Brazil and Indonesia related to the policy of implementing halal certification in terms of public moral standards based on the provisions in Article XX (a) General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) in the World Trade Organization ( WTO). Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) What is the halal certification policy in Article 4 of Law no. 33 of 2014 is in accordance with Article XX (a) of the GATT? (2) What is the Indonesian legal argument in dealing with Brazil's lawsuit at the WTO regarding halal products? Then the writing of this paper using the research method in this paper is a type of normative juridical research and the writing approach method used the statute approach and the case study approach. This research employs a normative-juridical method and statutory and case approaches, revealing that this policy complies with the public moral standard as stipulated in Article XX (a) of GATT. However, Brazil views this policy as a hindrance that impedes imported chicken meat to Indonesia. Brazil has also filed a claim against the Indonesian Government to DSB regarding this import. At the court, the WTO of Brazil won four points of claim in the aspects of health, weekly importing report, bans on changes in the product quantity, and suspension of health certificate issuance, while Indonesia won three points over Brazil since Brazil has failed to prove the cases in terms of the discrimination of the requirements of halal labeling, direct transportation, the general prohibition of imported chicken meat and chicken products. Indonesia is working on filing an appeal regarding the case DS 484 to DSB. The dispute cases put on the table in connection with Brazil in the appeal filed to WTO involve the process of health certificate issuance that contravenes Article 8 and Addendum C (1) (a) SPS Agreement and the accusation of the requirements imposed on imported products violating Article XI of GATT and Article III: 4 GATT. The Indonesian government believes that this policy does not violate the provisions of WTO. The appeal cannot be processed due to the blockade regarding the election of the institution authorized to handle the appeal by one of the members of WTO, the USA

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	26 Jan 2024 01:29
Last Modified:	26 Jan 2024 01:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214159

Text (DALAM MASA EMBARGO) Laella Millinia.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item