Kontradiksi Pengaturan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dan Otonomi Desa Dalam Pembangunan Desa Tertinggal

Sheren Maulina, Nadia and Mohammad Fajar Shodiq Ramdlan, S.IP., M.IP (2023) Kontradiksi Pengaturan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dan Otonomi Desa Dalam Pembangunan Desa Tertinggal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan status desa tertinggal. Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 201 Tahun 2019, diketahui masih terdapat 100 desa tertinggal dan di tahun 2022 sudah tidak terdapat desa tertinggal di Kabupaten Sumenep. Serta dalam penulisan ini juga menganalisis penerapan desentralisasi menggunakan konsep Rural Development Sutiyo dan Keshav yang berfokus pada aspek Desentralisasi Politik, Desentralisasi administratif dan Desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada dua puluh desa di Kabupaten Sumenep. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa antara pengaturan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Otonomi Desa menimbulkan suatu kontradiksi. Dimana Pengaturan Pemerintah Kabupaten tersebut memberikan implikasi yang baik dalam pembangunan desa melalui adanya kebijakan dan target pemerintah. Tetapi disisi lain juga merenggut adanya otonomi desa, desa tidak memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola pemerintahan yang mengedepankan pengembangan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat. Intervensi yang terjadi mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri, dimana seharusnya desa dapat menentukan arah dan memiliki strategi pembangunan sesuai dengan permasalahan yang dialami di desa dan kondisi masyarakat

English Abstract

This research aims to find out the development arrangements used by the Sumenep Regency Government to improve the status of underdeveloped villages. Based on the Decree of the Director General of Village Community Development and Empowerment No. 201 of 2019, it is known that there are still 100 underdeveloped villages and in 2022 there will be no underdeveloped villages in Sumenep Regency. And in this writing, we also analyze the implementation of decentralization using the Rural Development concept of Sutiyo and Keshav which focuses on aspects of Political Decentralization, Administrative Decentralization and Fiscal Decentralization. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. This research was conducted directly in twenty villages in Sumenep Regency. From the results of this research, it is shown that the regulation of the Sumenep Regency Government and Village Autonomy creates a contradiction. Where the Regency Government Arrangements provide good implications for village development through the existence of government policies and targets. But on the other hand, it also takes away village autonomy, villages do not have their own authority in managing government which prioritizes local resource development and community participation. The interventions that occur influence the development process itself, where the village should be able to determine the direction and have a development strategy in accordance with the problems experienced in the village and the conditions of the community

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052311
Uncontrolled Keywords:	Kontradiksi, Pengaturan Pembangunan, Rural Development, Desa Tertinggal, Contradiction, Development Regulations, Rural Development, Disadvantaged Villages
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	26 Jan 2024 00:53
Last Modified:	26 Jan 2024 00:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214015

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nadia Sheren Maulina.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)

Actions (login required)

View Item