JAMINAN PERLINDUNGAN PEKERJA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

UMMU SULAEM, SYAMSUDIN and Dr. Budi Santoso,, S.H., LL.M. and Zora Febriena Dwithia HP.,, S.H., M.Kn. (2023) JAMINAN PERLINDUNGAN PEKERJA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini mengangkat mengenai isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khususnya pada pekerja dengan alasan gangguan jiwa yang diderita pekerja. Persentase penduduk usia produktif pada 2020 sebesar 70,72%. Usia produktif adalah usia seseorang mulai dewasa dan memasuki usia kerja. Hal ini mengakibatkan orang dewasa mengalami masalah yang lebih kompleks dan berisiko mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan aturan perundang-undangan pengusaha dilarang memberhentikan pekerja dengan alasan sakit dan hanya bisa memberhentikan pekerja apabila pekerja mengalami sakit berkepanjangan tidak melampaui 12 bulan terus menerus. Namun pekerja dengan gangguan jiwa kambuhan memiliki durasi waktu tidak menentu yang membuat produktivitas usaha terganggu. Rumusan masalah skripsi ini yaitu apakah gangguan jiwa kambuhan dapat dijadikan alasan oleh pengusaha untuk melakukan PHK, Bagaimana prosedur PHK yang berkeadilan bagi pekerja gangguan jiwa kambuhan dan apa hak yang diterima pekerja yang diputus hubungan kerjanya atas alasan gangguan jiwa kambuhan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan gangguan jiwa kambuhan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja berdasarkan aturan perundang-undangan, menguraikan prosedur pemutusan hubungan jiwa yang berkeadilan sesuai dengan keadilan substanstif dan keadilan prosedural bagi pekerja gangguan jiwa kambuhan dan menjelaskan hak yang diterima pekerja yang diputus hubungan kerjanya atas alasan gangguan jiwa kambuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif dengan teknik analisis menggunakan interpretasi formal dan sistematis. Belum ada pengaturan secara eksplisit terkait definisi sakit dalam aturan ketenagakerjaan khususnya sakit akibat gangguan jiwa, namun peraturan perundang-undangan mengatur mengenai “ketidakhadiran kerja sementara karena sakit atau cidera” termasuk dalam salah satu alasan yang tidak dapat dijadikan dasar PHK. Prosedur berkeadilan yang sesuai apabila PHK tidak dapat dihindari adalah dengan melakukan observasi terkait pengaruh penyakitnya dengan tingkat produktivitasnya dalam bekerja serta perlu adanya dukungan dari lingkungan kerja untuk membantu pemulihan kesehatan jiwanya dengan rehabilitasi medik psikososial, apabila pengusaha benar-benar mempertimbangkan terjadinya PHK pada pekerja tersebut maka perlu ada upaya yaitu memberikan pemberitahuan khusus terkait PHK. Selain itu negosiasi dengan serikat pekerja serta dengan saran dari dokter yang bertanggungjawab untuk mempertimbangkan terjadinya PHK agar tercapainya keadilan prosedural. Hak yang diterima pekerja yang terdampak PHK akibat gangguan jiwa yaitu mendapatkan jaminan perlindungan secara sosial yaitu membantu pemulihan kesehatan jiwa, ekonomis apabila telah terjadi PHK yaitu hak atas uang penghargaan, uang pesangon dan uang penggantian hak, serta hak teknis/prosedur PHK yang berkeadilan.

English Abstract

This research paper discusses the issue of termination of employment (PHK), especially for workers due to mental disorders suffered by workers. The percentage of the productive age population in 2020 is 70.72%. Productive age is the age when a person starts to mature and enters working age. This results in adults experiencing more complex problems and are at risk of mental disorders. Based on laws and regulations, employers are prohibited from dismissing workers on the grounds of illness and can only dismiss workers if the worker has a prolonged illness not exceeding 12 months continuously. However, workers with recurrent mental disorders have an uncertain duration of time that disrupts business productivity. The issues of this research are whether recurrent mental illness can be used as an excuse by employers to terminate workers, what are the fair termination procedures for workers with recurrent mental illness and what are the rights received by workers whose employment is terminated on the grounds of recurrent mental illness. The purpose of this research is to describe and explain recurrent mental disorders as a reason for termination of employment based on the Law, describe fair termination procedures in accordance with substantive justice and procedural justice for employees with recurrent mental disorders and explain the rights received by employees whose employment is terminated on the grounds of recurrent mental disorders. The type of research in this study is normative juridical law using a statutory approach, conceptual approach, comparative approach and case approach. This research uses prescriptive method with analysis technique using formal and systematic interpretation. There is no explicit regulation regarding the definition of illness in labour regulations, especially illness due to mental disorders, but the legislation regulates that "temporary absence from work due to illness or injury" is included in one of the reasons that cannot be used as a basis for termination. The appropriate fair procedure if termination cannot be avoided is by conducting observations related to the effect of the disease on the level of productivity at work and the need for support from the work environment to help restore mental health with psychosocial medical rehabilitation, if the employer is really considering terminating the worker then there needs to be an effort to give special notice related to termination. In addition, negotiations with trade unions and advice from the doctor responsible for considering layoffs in order to achieve procedural justice. The rights received by workers affected by termination due to mental disorders are to obtain social protection guarantees, namely to help restore mental health, economically if there has been termination, namely the right to award money, severance pay and compensation pay, and technical rights / fair termination procedures.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	25 Jan 2024 03:07
Last Modified:	25 Jan 2024 03:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213916

Text (Dalam Masa Embargo) Ummu Sulaem Syamsudin.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (11MB)

Actions (login required)

View Item