Ummu, Salamah and Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H., M.H and Dhiana Puspitawati,, S.H.,L.L.M.,Ph.D (2023) PENGATURAN HAK NAFKAH ANAK YANG BERKEADILAN PASCAPERCERAIAN. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengabaian atas pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian orang tuanya seringkali terjadi. Hal ini disebabkan ayah yang diberikan tanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan anaknya tidak menjalankan putusan pengadilan pada perkara perceraian dan atau pada gugatan nafkah anak sehingga membuat anak tidak dapat terpenuhi hak hidup dan pendidikannya secara baik. Sementara ibu yang mengasuhnya seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi hak nafkah anaknya karena keterbatasan kemampuan bagi ibu untuk bekerja dan juga mengurus anak secara bersamaan. Upaya eksekusi yang dimohonkan atas nafkah anak pun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena prosedur eksekusi di lembaga Peradilan membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Secara normatif pengaturan tentang kewajiban orang tua terutama dalam hal ini ayah atas biaya pemeliharaan anaknya ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KHI, namun tidak ada pengaturan perihal sanksi atau upaya paksa jika bapak tidak melaksanakan kewajibannya sementara bapak dipandang mampu. Sehingga terdapat incomplate norm dalam pengaturan pemenuhan hak kewajiban atas biaya pemeliharaan anaknya Mengatasi hal tersebut perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk melengkapi peraturan yang sudah ada yang dapat ditinjau dari nilai filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis. Tujuan penelitian ini pertama, untuk menemukan hakikat nafkah anak dalam hukum keluarga. Kedua, menemukan perwujudan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam pemenuhan hak nafkah anak pascaperceraian. Ketiga, menemukan pengaturan hak nafkah anak pascaperceraian yang berkeadilan kedepannya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan lima pendekatan (filsafat, perundang-undangan, kasus, perbandingan dan sejarah). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tekhnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan; pertama, Hakikat nafkah anak adalah adanya hubungan nasab yang melahirkan tanggung jawab dan kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya. Nasab memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam agar validitas hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat dijamin, terutama sekali antara anak dengan orang tuanya atau sebaliknya. Kedua, wujud nilai keadilan dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian pada saat ini pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan,Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Namun hak-hak anak pascaperceraian sering terabaikan oleh ayahnya. Upaya Badan peradilan Agama agar dapat terwujud nilai keadilan dalam pemenuhan hak anak pascaperceraian dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian baru pada proses dalam persidangan dengan memberi petunjuk kepada hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara gugatan nafkah anak tapi belum mengatur permasalahan atas ketidakpatuhan orang tua (ayah) dalam menjalankan putusan pengadilan terhadap gugatan nafkah anak. Ketiga, Wujud nilai pemenuhan hak nafkah anak pascaperceraian yang berkeadilan pada masa yang akan datang untuk dapat memastikan putusan hakim dapat dijalankan maka perlu dibentuk pengaturan lembaga eksekusi dan pengawas pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai lembaga eksekusi atas putusan pengadilan yang dapat dilakukan secara mandiri dan juga sebagai lembaga pengawas yang mengawasi pelaksanaan kewajiban ayah dalam membiayai hak nafkah anaknya serta juga dapat mengawasi persoalan yang dihadapi anak pascaperceraian sehingga jika terjadi sesuatu pada anak negara bisa langsung mengambil langkah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Pengaturan ini perlu diatur untuk melengkapi ketidaklengkapan hukum pengaturan hak nafkah anak akibat perceraian agar tujuan pembangunan hukum untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya dapat terpenuhi secara berkeadilan. Saran yang dapat disampaikan kepada legislatif, eksekutif dan yudikatif harus membuat pengaturan lembaga eksekusi dan pengawas pemenuhan hak-hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
English Abstract
Neglect of the fulfillment of children's rights due to the divorce of their parents often occurs. This is because the father, who is given the responsibility to pay for the maintenance of his child, does not carry out the court's decision in a divorce case and/or in a claim for child support so that the child's right to life and education cannot be fulfilled properly. Meanwhile, mothers who care for them often face difficulties in fulfilling their child's living rights due to the limited ability of mothers to work and also take care of children simultaneously. Attempts to execute the petition for the maintenance of the child have not yet been carried out because the execution procedure in the judiciary requires quite a large amount of money and takes a long time. Normatively, arrangements regarding the obligations of parents, especially in this case the father for the maintenance of his child, are contained in the Marriage Law Number 1 of 1974, the Child Protection Act, and KHI, but there is no regulation regarding sanctions or forced measures if the father temporarily does not carry out his obligations. you are seen as capable. So that there is an incomplete norm in setting the fulfillment of the rights and obligations for the maintenance of their children To overcome this, it is necessary to have further arrangements to complement existing regulations which can be viewed from philosophical, juridical, theoretical, and sociological values. The purpose of this research is first, to discover the nature of child support in family law. Second, find the embodiment of the values of justice contained in the fulfillment of children's livelihood rights after the divorce. Third, finding arrangements for post-divorce child maintenance rights that are just in the future. This research method uses a type of normative legal research, using five approaches (philosophy, legislation, case, comparison, and history). The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out using literature and interviews. The legal material will be analyzed using analytical techniques or methods. The research results show; first, the essence of child maintenance is the existence of a family relationship that gives birth to responsibilities and obligations for parents towards their children. Lineage has a very important position in Islamic teachings so that the validity of the relationship between a person and another person can be guaranteed, especially between children and their parents or vice versa. Second, the manifestation of the value of justice in fulfilling children's livelihood rights after divorce is currently basically regulated in the Marriage Law, the Child Protection Act, and the Compilation of Islamic Law. However, post-divorce children's rights are often neglected by their fathers. The efforts of the Religious Courts to realize the value of justice in fulfilling children's rights post-divorce by issuing a Supreme Court Circular as a guarantee for the protection of women's and children's rights post-divorce are only in the trial process by giving instructions to judges in providing legal considerations in cases of claims for child support but has not yet regulated the problem of non-compliance by parents (fathers) in carrying out court decisions regarding claims for child maintenance. Third, to ensure that the judge's decision can be carried out, it is necessary to establish an institution for executing and supervising the fulfillment of children's rights as regulated in laws and regulations. This institution can function as an execution institution for court decisions which can be carried out independently and also as a supervisory institution that oversees the implementation of the father's obligations in financing his child's maintenance rights and can also oversee the problems faced by post-divorce children so that if something happens to a state child he can immediately take steps to protect children. This regulation needs to be regulated to complement the legal incompleteness of regulating child maintenance rights as a result of divorce so that the goal of legal development to provide welfare to the community can be fulfilled equitably.Suggestions that can be submitted to the legislature, executive, and judiciary must make arrangements for the execution and supervision of the fulfillment of children's rights for the best interests of children with justice as mandated by the constitution.
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | 062301 |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username verry |
| Date Deposited: | 25 Jan 2024 03:04 |
| Last Modified: | 25 Jan 2024 03:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213901 |
![[thumbnail of Dalam Masa Embargo]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Dalam Masa Embargo)
Ummu Salamah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |