Analisis Kebijakan Penghentian Ekspor Nikel Mentah yang Dilakukan Pemerintah Indonesia ditinjau dari Kewajiban Negara Dalam Perspektif Pasal XI WTO Agreement Tentang Pembatasan Kuantitatif

Adjam, Muhammad Rizki Rinaldi and Dr. Setyo Widagdo,, S.H., M.Hum., and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum., (2023) Analisis Kebijakan Penghentian Ekspor Nikel Mentah yang Dilakukan Pemerintah Indonesia ditinjau dari Kewajiban Negara Dalam Perspektif Pasal XI WTO Agreement Tentang Pembatasan Kuantitatif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi inii, penulis membahas konflik hukum antara Uni Eropa (UE) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), berkaitan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan dan Batubara. Peraturan menteri (Permen) tersebut dianggap melanggar ketentuan pasal XI angka (1) WTO Agreement oleh UE, karena permen tersebut mengatur tentang pemberhentian ekspor mineral mentah ke luar negeri. Sehingga, sebagai sesama anggota WTO, UE meminta konsultasi kepada WTO terhadap Pemerintah RI. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kesesuaian antara Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 dengan prinsip larangan “Quantitative Restriction” yang termuat dalam pasal XI angka 1 WTO AGREEMENT (2) Bagaimana konsekuensi hukum pemberlakuan pembatasan ekspor nikel dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019? Kemudian, dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian jenis “Yuridis Normatif” dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau tafsiran aturan hukum dari konvensi internasional, hukum nasional, dan pendapat ahli hukum internasional Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa permen yang dimaksud bertentangan dengan pasal XI angka (1) WTO Agreement terkait dengan pelarangan melakukan pembatasan kuantitatif. Namun hal tersebut tidak serta merta memberikan justifikasi bahwa Pemerintah RI telah melakukan pelanggaran terhadap pasal XI angka (1) WTO Agreement. Penulis menggunakan dua mata pisau dalam penelitian ini, yaitu melalui prinsip kedaulatan negara dan prinsip kewajiban negara. Dalam prinsip kedaulatan negara, sudah jelas bahwa peraturan menteri yang dimaksud merupakan perwujudan resmi, legal, dan tertulis dari kedaulatan atas sumber daya mineral yang ada di wilayah NKRI. Sementara itu, apabila dilihat dari mata pisau prinsip kewajiban negara, dikaitkan dengan kewajiban anggota WTO untuk tunduk kepada WTO Agreement. Penulis menemukan bahwa WTO Agreement memang ix melarang melakukan pembatasan kuantitatif. Kesimpulan tersebut akan menjadi sempit tanpa melihat adanya klasula pengecualian yang memperbolehkan hal tersebut. Sehingga, terdapat celah hukum bagi Pemerintah RI dalam WTO Agreement, terutama pada pasal XI angka (2) dan pasal XX huruf (i).

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	25 Jan 2024 02:54
Last Modified:	25 Jan 2024 02:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213896

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) MUHAMMAD RIZKI RINALDI ADJAM.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item