Analisis Yuridis Kecukupan Pengaturan Pengecualian Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pihak Lain Sebagai Batas Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang (Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Uni Eropa)

Sanjaya, Kadek Putra and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H and Cyndiarnis Cahyaning Putri,, S.H., M.Kn (2023) Analisis Yuridis Kecukupan Pengaturan Pengecualian Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pihak Lain Sebagai Batas Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang (Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Uni Eropa). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan hukum dalam ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang secara terbatas mengatur tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain hanya pada tiga alasan pengecualian yang terdiri dari keamanan pertahanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Padahal, masih terdapat banyak irisan antara hukum rahasia dagang dengan peraturan hukum di bidang lain yang menimbulkan konsekuensi dapat disalahgunakannya perlindungan rahasia dagang. Untuk mendapatkan pengaturan terbaik terkait hal tersebut, penulis juga membandingkan pengaturan terkait dengan peraturan serupa di Uni Eropa yang menganut prinsip proporsionalitas. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu: 1. Bagaimana analisis kecukupan pengaturan pengecualian pelanggaran rahasia dagang pihak lain sebagai batas ruang lingkup perlindungan rahasia dagang? dan 2. Bagaimana rekomendasi pengaturan yang tepat terkait pengecualian pelanggaran rahasia dagang pihak lain berdasarkan EU Directive 2016/943 di Uni Eropa? Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan teknik sistematis, komparatif, dan gramatikal. Berdasarkan rumusan masalah dan metode penelitian tersebut, penulis menemukan jawaban bahwa ketentuan Pasal 15 huruf a UU Rahasia Dagang sebagai batas ruang lingkup perlindungan rahasia dagang belumlah cukup untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum yang dikehendaki oleh prinsip KI. Hal tersebut karena terbatasnya alasan pengecualian dalam ketentuan Pasal 15 huruf a. Padahal, terdapat banyak kondisi dimana perlindungan rahasia dagang memiliki irisan dengan peraturan hukum di bidang lain dimana perlindungan rahasia dagang dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian, penulis juga menemukan formulasi pengaturan terbaik terhadap ketentuan Pasal 15 huruf a UU Rahasia Dagang setelah melihat pengaturan serupa dalam EU Directive 206/943 di Uni Eropa yang telah mengatur permaslahan terkait secara lebih lengkap yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas yang digunakan sebagai suatu alat metodologis untuk mengukur batasan suatu hak, dalam hal ini batasan perlindungan rahasia dagang.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue regarding the adequacy of the exception of other party trade secret infringement pursuant to Article 15 a of Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secret which constitutes that there are only three justifications that a trade secret can be infringed of which consists of the interest of security and defense, health, and public safety. Although in fact, there are still many intersections between trade secret law and regulations in other fields of law which can lead to consequences of abuse of trade secret protection. To get the best regulation regarding the matter, the author also compares it with similar regulations in the European Union which adheres to the principle of proportionality. Based on the issue stated above, the questions raised by the author are: 1. How is the analysis of other party trade secret infringement exception adequacy in its relation as the limits of trade secret protection? and 2. What is the recommended regulation regarding the other party trade secret infringement exception based on its best practice in the European Union’s Directive 2016/943? In order to address the issue, the author uses the normative study with statute approach, comparative approach, and conceptual approach. In regard to interpreting the legal material, the author uses systematic, comparative, and grammatical techniques. Based on the problem and research method addressed above, the author finds that the prevailing rule of Article 15 a of Trade Secret Law is not adequate to balance the individual and public interests which mandated by IP’s principles and after comparing it to the best practice of the regard with The European Union, the author finds the preferred the regulate the issue. This is due to the limited reasons for exceptions in the provisions of Article 15 section a. In fact, there are many conditions where trade secret protection has intersection with legal regulations in other fields of law where trade secret protection can be misused for interests contrary to the public interest. The author also finds the best regulatory formulation for the provisions of Article 15 section a of UU Rahasia Dagang after studying trade secret arrangements in EU Directive 206/943 in the European Union which regulates related issues more adequately based on the principle of proportionality which is used as a methodological tool to measure the limitation of a right, in this case the limitation of trade secret protection.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	25 Jan 2024 02:31
Last Modified:	25 Jan 2024 02:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213876

Text (DALAM MASA EMBARGO) KADEK PUTRA SANJAYA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item