Analisa Hukum Perolehan Hak Atas Tanah terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Teuku Ahmad Sunan, Nasa and Lutfie Effendi, S.H., M.Hum and Bahrul Ulum Annafi,, S.H.,M.H. (2023) Analisa Hukum Perolehan Hak Atas Tanah terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Perolehan Hak atas Tanah Terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah. Tema tersebut dipilih dengan dilatarbelakangi oleh maraknya kasus jual beli antara penjual dan pembeli tanah yang sudah di bayar dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Tetapi Ketika Akta Jual Beli (AJB) yang mana akta tersebut yang dibuat oleh notaris tidak langsung melaksanakan balik nama, alhasil Ketika dijual di waktu yang akan datang maka akan menimbulkan sengketa, karena peralihan hak atas tanah tidak serta merta Ketika terjadi Akta Jual Beli (AJB) saja. Menurut KUHPerdata istilah jual beli adalah balik nama,maka itu perlu adanya balik nama di dalam Perolehan Hak Atas Tanah agar Perolehan tersebut menjadi sempurna dan menimbulkan kepastian hukum. Maka perlu nya analisa hukum terkait Perolehan Hak Atas Tanah Terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang mengalami kekaburan hukum atau belum menimbulkan kepastian hukum terkait penafsiran perolehan hak atas tanah di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat permasalahan sebagai erikut: (1) Bagaimana Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Hukum Di Indonesia? Selanjutnya, penulisan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yang telah digunakan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, perlu adanya penambahan isi di Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana isi dalam pasal tersebut adalah perolehan hak atas tanah adalah Ketika jual beli serta adanya diharapkan sosialisasi tentang hukum tanah, khususnya dalam hal pelaksanaan peralihan hak atas tanah kepada masyarakat terkait pasal 44 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to Acquisition of Land Rights Related to Fees for Acquisition of Land Rights. This theme was chosen against the background of the rampant cases of buying and selling between sellers and buyers of land which had been paid for with Land Title Acquisition Fees. If it is sold in the future, it will cause disputes, because the transfer of land rights does not necessarily occur when a sale and purchase deed (AJB) occurs. According to the Civil Code, the term buying and selling is a transfer of names, so there is a need for transfer of names in the acquisition of land rights so that the acquisition becomes perfect and creates legal certainty. So it is necessary to have a legal analysis related to Acquisition of Land Rights Related to Fees for Acquisition of Land and Building Rights which are experiencing legal ambiguity or have not yet created legal certainty related to the interpretation of obtaining land rights in Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and the Government Area. So based on this, the author raises the following issues: (1) How is the regulation of the acquisition of land rights in Indonesian law? Furthermore, writing in this thesis the author uses normative juridical research methods using statutory approaches (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach). The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the research using the method used above, the writer can conclude that it is necessary to add content in Article 44 paragraph (2) of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments where the content in the article is acquisition land rights are when buying and selling and there is expected to be socialization regarding land law, especially in terms of implementing the transfer of land rights to the community regarding article 44 paragraph 2 of law number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the central government and regional governments related to Acquisition Fees Land and Building Rights to increase public understanding.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	25 Jan 2024 02:32
Last Modified:	25 Jan 2024 02:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213875

Text (Dalam Masa Embargo) Teuku Ahmad Sunan Nasa.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (7MB)

Actions (login required)

View Item