Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Malang

Lutfy Nur Fajri, Laurel and Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Sc (2023) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk implementasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang serta mengetahui faktor pendukung, faktor penghambat, dan solusi dalam permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penggambaran studi kasus implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III melalui empat aspek utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi. Data pada penelitian ini diolah melalui proses wawancara mendalam bersifat purposive sampling, didukung oleh hasil observasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kota Malang masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, terbukti bahwa Dinas Sosial Kota Malang sebagai pelaksana utama justru belum melakukan koordinasi secara maksimal baik dengan objek ataupun dengan OPD-OPD terkait. terlaksananya 4 komponen di dalam aspek sumberdaya, komitmen para implementator sudah baik dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak ada keberlanjutannya, serta perlu adanya penguatan komunikasi, koordinasi, serta evaluasi. Selanjutnya, faktor pendukung pada pelaksanaan upaya-upaya ini adalah adanya kemampuan berbicara dan melakukan komunikasi dengan cukup baik antara Dinas Sosial dengan OPD dan objek, tersedianya SDM dan staf yang memadai, kemudahan mengakses informasi, SOP yang tercantum dalam Perwali, dan adanya penyebaran tanggung jawab kepada beberapa OPD terkait. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu adanya indikasi manipulasi jawaban dari para objek ketika dilakukannya assessmen. minimnya kemampuan shelter Dinas Sosial untuk menampung anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang terjaring Razia, belum adanya komitmen secara tertulis yang menjadi bentuk mekanisme, belum terintegratifnya pelaksanaan wewenang, serta belum meratanya persebaran tanggung jawab kepada OPD-OPD terkait. Dengan demikian diperlukan beberapa solusi dalam pelaksanaannya yaitu Dinas Sosial perlu menciptakan suasana yang nyaman dan teliti pada pelaksaanaan assesmen, pemaksimalan wewenang dan fungsi shelter, adanya komitmen secara tertulis, serta melakukan persebaran tanggung jawab kepada OPD terkait secara merata.

English Abstract

This research aims to discuss the form of policy implementation by the Regional Government in efforts to deal with street children, homeless people and beggars in Malang City and to find out the supporting factors, inhibiting factors and solutions to these problems. This research uses a qualitative approach by depicting case studies of the implementation of local government policies in efforts to deal with street children, homeless people and beggars in Malang City. This research analysis uses George Edward III's Policy Implementation Theory through four main aspects, namely communication, resources, attitude disposition and bureaucratic structure. The data in this research was processed through an in- depth interview process using purposive sampling, supported by the results of observations and literature studies. The results of this research show that the implementation of Malang City regional government policies has not yet shown maximum results. It is proven that the Malang City Social Service as the main implementer has not yet coordinated optimally either with objects or with related relevant regional organization the implementation of the 4 components in the resource aspect, the commitment of the implementers is good but this is not proven in the implementation which in this case there is no sustainability, and there is a need to strengthen communication, coordination and evaluation. Furthermore, supporting factors in the implementation of these efforts are the ability to speak and communicate quite well between the Social Service and regional apparatus organizations and objects, the availability of adequate human resources and staff, easy access to information, SOPs listed in the regulation of mayor, and the existence of dissemination responsibility to several related regional apparatus organizations. Apart from that, there are several inhibiting factors, namely indications of manipulation of the answers from the objects during the assessment. the lack of capacity of Social Service shelters to accommodate street children, homeless people and beggars caught in raids, the absence of written commitments that form a mechanism, the implementation of authority not yet integrated, and the unequal distribution of responsibilities to the relevant regional apparatus organizations. Thus, several solutions are needed in its implementation, namely the Social Service needs to create a comfortable and thorough atmosphere in carrying out assessments, maximize the authority and function of shelters, have written commitments, and distribute responsibility evenly to relevant regional organizations.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052311
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan, Pemerintah Daerah, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Policy, Regional Government, Street Children, Homeless, Beggars.
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	26 Jan 2024 00:50
Last Modified:	26 Jan 2024 00:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213839

Text (DALAM MASA EMBARGO) Laurel Lutfy Nur Fajri.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Actions (login required)

View Item