PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUSTRI FARMASI TERHADAP KASUS GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL PADA ANAK DI INDONESIA

Tasya Ratu, Athira and Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, S.H., M.Hum and Ardi Ferdian, S.H., M.Kn., S.H., M.Kn. (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUSTRI FARMASI TERHADAP KASUS GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL PADA ANAK DI INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait Pertanggungjawaban pidana Industri Farmasi yang mengedarkan obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga mengakibatkan kematian pada anak di Indonesia. Pemilihan isu hukum tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang mengalami gangguan ginjal hingga kematian. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah Industri Farmasi bertanggungjawab terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Industri Farmasi terhadap kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh jawaban bahwa industri farmasi bertanggungjawab terhadap kasus gagal ginjal tersebut karena industri farmasi yang mengedarkan obat tersebut dengan kadar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Farmakope Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Industri Farmasi sebagai korporasi dapat dijatuhkan pidana denda dan pidana penjara sesuai Pasal 196 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat sesuai Pasal 201 karena dilakukan oleh korporasi dengan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, dalam hal ini BPOM dan Kementerian Kesehatan juga memiliki pengawasan yang lemah terhadap peredaran obat di Indonesia. Industri farmasi dapat dikenakan kejahatan korporasi karena memenuhi persyaratan tindak pidana korporasi.

English Abstract

In this study, the authors raise issues related to the criminal liability of the pharmaceutical industry which distributes syrup drugs that exceed the threshold, resulting in death in children in Indonesia. The choice of this legal issue was motivated by the large number of children with kidney problems and even death. Based on this, this thesis raises the following problem formulation: (1) Is the Pharmaceutical Industry Responsible for Cases of Atypical Progressive Acute Kidney Failure in Children in Indonesia? (2) What is the form of criminal responsibility of the Pharmaceutical Industry for cases of Atypical Progressive Acute Kidney Failure in children in Indonesia? Writing this thesis using a normative juridical method with statute approach and conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using systematic interpretation and grammatical interpretation methods. From the results of this study, the authors obtained the answer that the pharmaceutical industry is responsible for the kidney failure case because the pharmaceutical industry distributes the drug at levels not by following per under the provisions in force in the Indonesian Pharmacopoeia issued by the Ministry of Health. The pharmaceutical industry as a corporation can be fined and imprisoned according to Article 196 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health. Maximum imprisonment of 10 (ten) years and a fine with a weighting of 3 (three) times according to Article 201 for being committed by a corporation with a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah. Apart from that, in this case BPOM and the Ministry of Health also have weak supervision of drug distribution in Indonesia. The pharmaceutical industry can be subject to corporate crime because it fulfills the requirements of a corporate crime.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	24 Jan 2024 07:46
Last Modified:	24 Jan 2024 07:46
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213738

Text (Dalam Masa Embargo) TASYA RATU ATHIRA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item