RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA

Tasya Nabilah, Faressa and Dr. Lucky Endrawati,, S.H., M.H. and Mufathikatul Farikha,, S.H., M.H. (2023) RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan pada tindak pidana penelantaran rumah tangga. Tema ini dilatar belakangi oleh untuk penderitaan korban berupa kerugian yang didapatkan dalam hal perlindungan hukum hanya terbatas pada sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku, sedangkan tindak pidana penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan ekonomi yang seharusnya perlu mendapat ganti rugi atau restitusi untuk mengembalikan kerugian yang didapatkan korban. Namun dalam Undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur hal tersebut sehingga menjadi bentuk kekosongan hukum sehingga perlu diatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga pada UU PKDRT. Penelitian ini akan merumuskan dua masalah berdasarkan uraian tersebut, yaitu (1) Bagaimana Urgensi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga ?; (2) Bagaimana Konsep Restitusi Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga ?. Riset dalam skripsi mempergunakan metode yaitu yuridis normatif yang berpendekatan perundang – undangan (Statue Approach), pendakatan konseptual, dan pendekatan kasus. Seluruh bahan hukum yang diperoleh oleh penulis menggunakan studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan metode gramatikal seta hasil analisa bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Penulis menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga merupakan keharusan karena tindak pidana tersebut termasuk kekerasan ekonomi. Ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum harus menjadi hak korban untuk mengimbangi kerugian yang mereka alami, namun UU PKDRT tidak mengatur restitusi, sehingga ada kekosongan hukum. Berbeda dengan UU TPPO dan UU TPKS yang memiliki aturan khusus mengenai restitusi untuk korban, UU PKDRT juga seharusnya mengatur restitusi bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga. Konsep restitusi tersebut dapat diimplementasikan sebagai pidana tambahan berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU KUHP, dengan ganti rugi sebagai salah satu pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku. Oleh karena itu, pasal 49 UU PKDRT dapat ditambahkan untuk memasukkan restitusi sebagai sanksi tambahan, dengan penentuan jumlah nominal restitusi mengacu pada pasal 79 ayat (1) UU KUHP dan rincian lebih lanjut diatur dalam pasal 49 ayat (2) UU PKDRT. Hakim harus mempertimbangkan kemampuan pelaku, jumlah kerugian korban, serta Upah Minimum Regional wilayah setempat agar restitusi dapat dipenuhi dengan jelas.

English Abstract

This thesis research raises the issue of the crime of domestic neglect. This theme is motivated by the suffering of victims in the form of losses obtained in terms of legal protection is only limited to imprisonment and fines for the perpetrator, while the crime of domestic neglect is a form of economic violence that should need to be compensated or restitution to restore the losses obtained by the victim. However, the Law on the Elimination of Domestic Violence does not regulate this matter so that it becomes a form of legal vacuum so that it is necessary to regulate restitution for victims of domestic neglect crimes in the PKDRT Law. Based on this description, this research will draw two problem formulations, namely (1) How is the Urgency of Restitution for Victims of Domestic Negclect?; (2) How is the Concept of Restitution for Domestic Negclect?. This thesis research uses normative juridical research methods by using a statutory approach (Statue Approach), conceptual approach, and case approach. All legal materials obtained by the author using literature studies will be analyzed using descriptive analysis methods and grammatical methods while the results of the analysis of legal materials will be interpreted using systematic interpretation methods. The author concludes that restitution for victims of the crime of domestic neglect is a must because the crime includes economic violence. Compensation as a form of legal protection must be the right of victims to compensate for the losses they experience, but the PKDRT Law does not regulate restitution, so there is a legal vacuum. Unlike the TPPO Law and the TPKS Law which have special rules regarding restitution for victims, the PKDRT Law should also regulate restitution for victims of domestic negligence. The concept of restitution can be implemented as an additional punishment based on Article 66 paragraph (1) of the Criminal Code Law, with compensation as one of the additional punishments that can be imposed on the perpetrator. Therefore, article 49 of the PKDRT Law can be added to include restitution as an additional sanction, with the determination of the nominal amount of restitution referring to article 79 paragraph (1) of the Criminal Code Law and further details are regulated in article 49 paragraph (2) of the PKDRT Law. Judges must consider the ability of the perpetrator, the amount of the victim's loss, and the Regional Minimum Wage of the local area so that restitution can be fulfilled clearly.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	24 Jan 2024 07:38
Last Modified:	24 Jan 2024 07:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213732

Text (Dalam masa Embargo) Tasya Nabilah Faressa.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item