Desentralisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Pesisir Terkait Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangkalan

Sholeh, Moh. and Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab, M.P. and Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si and Wawan Sobari, S.I.P., M.A., Ph.D. (2023) Desentralisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap dan Pesisir Terkait Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangkalan. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kebijakan desentralisasi di Indonesia khususnya terkait pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dan sumber daya pesisir dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat secara konsep dan praktik yang dijalankan, dan menganalisis dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangkalan, dengan studi kasus di Kampung Labuhan (nama samaran), dan di Desa Tenjang (nama samaran), Kecamatan Bangkalan, Serta Desa Gunung (nama samaran) Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari dua tahap. Tahap awal dilakukan riset terkait kebijakan publik dalam hal kebijakan desentralisasi secara umum dan desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara khusus. Demikian juga riset terkait pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bangkalan. Riset ini berupa studi literatur maupun diskusi dan konsultasi dengan ahli, pengamatan data penunjang. Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah penelitian lapangan yang meliputi observasi/pengamatan langsung kondisi lapangan, wawancara para pelaku dan tokoh. Adapun data atau realitas yang dicatat adalah bagaimana kenyataan di lapangan terkait pemberdayaan masyarakat sebagai konsekuensi dari desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia mulai berjalan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda namun desentralisasi itu sendiri lebih pada desentralisasi administratif demikian juga desentralisasi ketika awal Indonesia merdeka hingga masa orde baru tahun 1990-an. Desentralisasi yang mendekati ideal terjadi ketika pemerintah mengeluarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disusul dengan UU nomor 32 tahun 2004 yang mengatur juga tentang pembagian wewenang wilayah laut antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan UU nomor 23 Tahun 2014 yang menghapus kewenangan pemerintah kabupaten /kota atas wilayah laut. Penghapusan wewenang ini membawa dampak pada pemberdayaan Masyarakat pesisir. Dalam kaitan dengan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat dua kampung dan desa yang berbeda, Kampung Labuhan dan Desa Tenjang, dengan karakteristik sosial ekonomi yang hampir sama yaitu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari observasi dan wawancara terhadap warga kampung dan desa tersebut terungkap bahwa secara sosial ekonomi penduduknya hidup dari perikanan tangkap laut. Namun demikian terkait desentralisasi politik pemerintahan daerah keduanya mengalami dampak yang berbeda, yang satu mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten dalam pembangunan kampungnya sedangkan yang satunya tidak. Perbedaan dampak tersebut tidak terlepas dari hubungan masyarakat kedua lokasi tersebut dengan bupati semasa kampanye menjelang pemilihan bupati. Dalam terminology politik fenomena ini disebut dengan politik patronase. Dalam proses pemberdayaan masyarakat antara kedua lokasi tersebut mengalami perbedaan dalam pemberdayaan ekonomi: Kampung Labuhan mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten sedangkan Desa Tenjang melakukan proses pemberdayaan dengan swadaya. Desa Gunung, sebagai lokasi studi kasus ketiga, menjalankan proses pemberdayaan masyarakat dengan swadaya dalam hal ekonomi, dan dengan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik sosial dengan nelayan pendatang. Berdasarkan analisa dan penemuan dalam studi tersebut terlihat bahwa desentralisasi membawa dampak dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Bangkalan pertama karena dampak administratif oleh UU 23 tahun 2014 (Pasal 14 ayat 1), di mana kewenangan kabupaten terhadap wilayah laut dihapus, yang membuat pengaturan terhadap penangkapan ikan yang mengancam kelestarian penghidupan (livelihood sustainability) nelayan Bangkalan oleh nelayan dari luar semakin sulit dalam hal resolusi konflik. Penyelesaian konflik dapat dimitigasi dengan adanya inisiatif dari pemerintah provinsi dengan pembentukan Pokmaswas namun masih terkendala karena pemerintah provinsi tidak mempunyai aparat birokrasi di Kabupaten Bangkalan. Kedua, dampak desentralisasi politik dan fiskal yang kemudian berpengaruh pada aspek sosial ekonomi masyarakat dengan adanya kegiatan dan program bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bermuatan politis dalam menggunakan anggaran pemerintah kabupaten. Hal ini karena adanya politik patronase. Kontribusi akademis dari hasil penelitian ini berupa pertama memperkuat kritik terhadap Public Administration School di mana desentralisasi lebih mempertimbangkan pada aspek administrasi publik dan mengabaikan realitas sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kedua kritik terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu agar peran pemerintah lebih diperkuat dalam tahap stimulasi proses pemberdayaan karena proses pemberdayaan tidak berjalan secepat yang diinginkan apabila dukungan dari pemerintah sangat minim. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa wewenang kabupaten/kota Khussnya di Kabupaten Bangkalan terhadap wilayah laut perlu dipulihkan untuk efektifitas tata Kelola pemberdayaan masyarakat nelayan. Apabila wewenang kabupaten / kota terhadap wilayah laut tidak dapat dikembalikan seperti semula maka penegakan hukum terhadap pelanggaran zona penangkapan ikan perlu diperkuat. Rekomendasi selanjutnya adalah Intervensi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan adanya fakta bahwa di tiga desa tempat studi ini hanya satu desa yang menerima dukungan pemerintah kabupaten Bangkalan. Kemudian mengingat penelitian ini merupakan studi kasus maka perlu penelitian lebih lanjut di daerah lain terkait desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

English Abstract

This study discusses decentralization policies in Indonesia, especially related to the management of capture fisheries and coastal resources in relation to community development. This research describes the concepts and practices of decentralization and community development, and analyzes their impact on coastal communities. This study aims to analyze decentralization policies in relation to empowering coastal communities in Bangkalan District, with case studies in Labuhan Village (pseudonym), and Tenjang Village (pseudonym), Bangkalan District, and Gunung Village (pseudonym) Kwanyar District, Bangkalan Regency. This study uses a qualitative approach which consists of two stages. The initial stage was to carry out research related to public policy in terms of decentralization policies in general and decentralization of management of fisheries and marine resources in particular. Likewise research related to the empowerment of coastal communities, especially in Bangkalan Regency. This research is in the form of literature studies as well as discussions and consultations with experts, observation of supporting data. The next stage of this research is field research which includes observation/direct observation of field conditions, interviews with actors and figures. The data or reality recorded is how the reality on the ground relates to community empowerment as a consequence of decentralization. Decentralization in Indonesia began to run since the Dutch colonial era, but decentralization itself is more of an administrative decentralization as well as decentralization at the beginning of Indonesia's independence until the New Order era in the 1990s. Decentralization that is close to the ideal occurred when the government issued Law number 22 of 1999 concerning Regional Government followed by Law number 32 of 2004 which also regulates the division of authority over maritime areas between the central government, provincial governments and district/city governments. In 2014 the government issued Law number 23 of 2014 which removed the authority of district/city governments over sea areas. The abolition of this authority has an impact on the empowerment of coastal communities. This research resulted in the discovery that there are two different villages and villages, Kampung Labuhan and Desa Tenjang, with almost the same socio-economic characteristics, namely the people living as fishermen. From observations and interviews with the residents of the villages and villages, it was revealed that socio-economically, the population lives from sea capture fisheries. However, related to the political decentralization of local government, the two experienced different impacts, one received support from the district government in developing its village, while the other did not. The difference in impact is inseparable from the relationship between the people of the two locations and the regent during the campaign leading up to the regent election. In political terminology this phenomenon is called patronage politics. In the community empowerment process, the two locations experienced differences in economic empowerment: Kampung Labuhan received assistance from the district government, while Tenjang Village carried out the empowerment process independently. Gunung Village, as the third case study location, carries out a community empowerment process by self-help in terms of the economy, and with local wisdom in resolving social conflicts with migrant fishermen. Based on the analysis and findings in the case study, it can be seen that decentralization has had an impact on empowering the coastal communities of Bangkalan, firstly due to the administrative impact of Law 23 of 2014, in which the regency's authority over the sea area was removed, which made regulation of fishing a threat to livelihood sustainability Bangkalan fishermen by outside fishermen are increasingly difficult in terms of conflict resolution. Conflict resolution can be mitigated by the initiative of the provincial government by forming Pokmaswas but it is still constrained because the provincial government does not have a bureaucratic apparatus in Bangkalan Regency. Second, the impact of political and fiscal decentralization which then affects the socio-economic aspects of the community with the activities and programs of the regent in the framework of community empowerment which is politically charged in using the district government budget. This is because of patronage politics. The academic contribution of the results of this study are, the first, strengthening criticism of the Public Administration School where decentralization takes more into account aspects of public administration and ignores the socio-economic realities of coastal communities. The second, criticism of community empowerment is that the government's role is strengthened in the stimulation stage of the empowerment process because the empowerment process does not run as quickly as desired if support from the government is minimal. The results of this study recommend that the authority of districts/cities over the sea area needs to be restored for the effectiveness of the governance of empowering fishing communities. If the authority of the regency/municipality over the sea area cannot be returned to its original state, then law enforcement against violations of the fishing zone needs to be strengthened. Then considering that this research is a case study, further research is needed in other areas related to decentralization and empowerment of coastal communities.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	062308
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	30 Jan 2024 08:07
Last Modified:	30 Jan 2024 08:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213646

Text (DALAM MASA EMBARGO) Moh. Sholeh.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item