Analisis Pembatalan Putusan Pailit Pada Koperasi Terhadap Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Yang Mempunyai Hak Tagih (Studi Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Chen, Jeremia and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H and Shinta Puspita Sari,, S.H., M.H (2023) Analisis Pembatalan Putusan Pailit Pada Koperasi Terhadap Kedudukan Hukum Anggota Koperasi Yang Mempunyai Hak Tagih (Studi Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2022). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai pembatalan putusan pailit atas KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Intidana di tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang sebelumnya telah diputus pailit pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penulisan dengan tema tersebut dilatar belakangi karena pemailitan terhadap koperasi pada dasarnya mengacu pada UU Kepailitan, namun demikian keberadaan koperasi sebagai badan hukum yang berlandaskan kekeluargaan dengan karakteristik yang khas dalam pandangan menimbulkan suatu masalah tersendiri karena pembubaran koperasi setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga akan membawa dampak pada kelangsungan hidup koperasi termasuk dalam hal ini anggota koperasi yang merupakan pemilik dari koperasi tersebut. Berdasarkan masalah tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1)Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembatalan pailit KSP Intidana demi keadilan anggota koperasi? (2)Bagaimana putusan pembatalan pailit koperasi Intidana dikaitkan dengan karakteristik badan hukum koperasi yang berimbas pada kedudukan hukum anggota koperasi yang mempunyai hak tagih sebagai pemohon pailit? Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dengan jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang digunakan penulis untuk menganalisis dengan menggunakan metode Teknik library research dan analisis bahan hukum metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis memperoleh analisis bahwa para pemohon PKPU merupakan para Anggota Koperasi, tidak memiliki Legal Standing/hak gugat untuk mengajukan permohonan PKPU maupun permohonan pembatalan perdamaian terhadap Koperasi Simpan Pinjam Intidana, karena Para Pemohon tersebut merupakan Anggota Koperasi untuk mengajukan PKPU ataupun kepailitan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. Kedudukan anggota dalam kepailitan koperasi adalah sebagai kreditur konkuren yang memiliki kepentingan langsung terhadap kepailitan. Sehingga koperasi menjadi salah satu badan hukum yang mudah dipailitkan karena koperasi memiliki titik lemah yakni unsur pengurus koperasi bisa sebagai kreditur yang berhak mengajukan permohonan pailit.

English Abstract

In writing this thesis, the author raises the issue of canceling the bankruptcy decision on the Intidana KSP (Savings and Loans Cooperative) at the Judicial Review (PK) level which had previously been decided bankrupt at the cassation level in the Supreme Court. The writing with this theme is motivated because the pemailitan towards cooperatives basically refers to the Bankruptcy Law, however, the existence of cooperatives as legal entities based on kinship with distinctive characteristics in view raises a problem in itself because the dissolution of cooperatives after a bankruptcy decision from the commercial court will have an impact on the survival of cooperatives, including in this case cooperative members who are owners of the cooperative. The regulation of cooperative insolvency in the Bankruptcy Law in the author's view does not reflect a legal substance at all because it is applied the same as other commercial legal entities. The author in this study uses normative juridical methods with jurisprudential approach methods, statutory approaches (statute approach), concept approach (conceptual approach). With the types and sources of primary, secondary, tertiary legal materials, which the author uses to analyze using library research techniques and legal material analysis qualitative descriptive methods. In this study, the author obtained an analysis that PKPU applicants are Cooperative Members, do not have Legal Standing / lawsuit rights to apply for PKPU or request for cancellation of peace against the Intidana Savings and Loans Cooperative, because these applicants are Cooperative Members so that to apply for PKPU or bankruptcy must get approval from the Member Meeting. When viewed from the Bankruptcy Law and PKPU, the position of members in cooperative bankruptcy is as a concurrent creditor who has a direct interest in bankruptcy. So that cooperatives become one of the legal entities that are easily bankrupt because cooperatives have a weak point, namely the cooperative management element can be a creditor who has the right to apply for bankruptcy

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	24 Jan 2024 04:46
Last Modified:	24 Jan 2024 04:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213625

Text (DALAM MASA EMBARGO) Jeremia Chen.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item