Implementasi Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Kawasan (Studi Di Tanah Merah, Rawa Badak Selatan)

Theresa, Jasmine Hoo and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum and Agus Yulianto,, S.H., M.H (2023) Implementasi Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Kawasan (Studi Di Tanah Merah, Rawa Badak Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 mengatur ketentuan terkait Izin Mendirikan bangunan (IMB) terdiri atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bersifat tetap dan sementara. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara kemudian diklasifikasikan lagi menjadi tiga menurut jangka waktunya yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun terdapat fakta tentang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara berbentuk kawasan di wilayah Tanah Merah. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kawasan, (2) Bagaimana hambatan implementasi Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kawasan, dan (3) Bagaimana upaya penyelesaian dari hambatan implementasi Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kawasan? Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual, lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelurahan Rawa Badak Selatan, dan masyarakat Tanah Merah dengan menggunakan teknik empiris serta wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu berdasarkan substansi, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Hal tersebut disebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 yang dapat dilihat dari hambatan substansi, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Terdapat beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut salah satunya yang paling penting dari segi substansi Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan yang ada dan membuat peraturan daerah sehingga ketentuan perizinan mendirikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

English Abstract

Article 12 of the Jakarta Governor’s Regulation Number 118 of 2020 regulates the provision of building permits consist of permanent and temporary building permits. Then, temporary building permits are classified into three types according to the period of time, namely short-term, medium-term, and long-term. However, there are facts about the issuance of temporary building permits in the form of areas in the Tanah Merah region. Based on the foregoing, this research raises the formulation of problems (1) How is the implementation of Article 12 of the Jakarta Governor’s Regulation Number 118 of 2020 Concerning the Provision of Space Utilization Permits Against the Issuance of Area Building Permits, (2) How are the Obstacles of Article 12 of the Jakarta Governor’s Regulation Number 118 of 2020 Concerning the Provision of Space Utilization Permits Against the Issuance of Area Building Permits, (3) What are the law enforcement actions of Article 12 of the Jakarta Governor’s Regulation Number 118 of 2020 Concerning the Provision of Space Utilization Permits Against the Issuance of Area Building Permits? This type of research is empirical juridical research, namely research that uses empirical research methods with sociological juridical research methods, research approaches using a legal sociology approach and a conceptual approach, the location of this research is carried out at the Jakarta City Investment Office OneStop Integrated Services, Malang City Health Office, South Rawa Badak Village, and the Society of Tanah Merah, using empirical techniques as well as population and samples, and using qualitative descriptive data analysis techniques. Based on the results of this research, the applicable laws and regulations have not been implemented effectively. This can be seen from the analysis carried out using the theory of legal effectiveness of Soerjono Soekanto, namely based on the law, law enforcement officials, facilities, society and culture. The ineffectiveness is caused by several obstacles in the implementation of Article 12 of the Jakarta Governor’s Regulation Number 118 of 2020 which can be seen from the obstacles to substance, law enforcement apparatus, facilities, society and culture. There are several settlement efforts that can be made to overcome these obstacles, one of which is the most important in terms of substance The Government can review the existing regulations so that the provisions of the Building Permits can be adjusted to the conditions of each region.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Samuri
Date Deposited: 24 Jan 2024 04:41
Last Modified: 24 Jan 2024 04:41
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213624
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Jasmine Theresa Hoo.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item