Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Integritas Hakim Konstitusi

Fadilah, Isnaini Nur and Dr. Riana Susmayanti,, S.H., M.H and Dr. Dhia Al Uyun,, S.H., M.H (2023) Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Integritas Hakim Konstitusi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan Integritas Hakim Konstitusi. Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mutlak dibutuhkan dengan melihat pada rentetan peristiwa yang turut mewarnai keraguan integritas Mahkamah Konstitusi. Adanya dugaan pelanggaran etik yang mengarah kepada Mahkamah Konstitusi belum mampu terjawab dengan adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal ini terlihat pada kerancuan konsep yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7 Tahun 2020). Kerancuan konsep tersebut kemudian dikuatkan dengan minimnya kepercayaan masyarakat atas independensi kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah pada skripsi ini: (1) Bagaimana eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kode etik Hakim Konstitusi pada periode 2003- 2023? (2) Apa gagasan ideal independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan integritas Mahkamah Konstitusi? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder dengan teknik analisis bahan hukum berupa pengumpulan, penginventarisiran, pengklasifikasian secara sistematis, dan penganalisisan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa pada perkembangan lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek yang terdapat di dalamnya. Permasalahan yang terjadi serta tengah menjadi sorotan bagi kelembagaan MKMK perlu menjadi urgensi dan perhatian mengenai perlunya pengkonsepan baru untuk mendapatkan kesepahaman bagi Mahkamah Konstitusi maupun lembaga lain yang terkait. Pada konsep yang ditawarkan penulis untuk memperbaiki independensi lembaga MKMK dilakukan dengan 4 (empat) pilar independensi yang di dalamnya mencakup substantive, personal, internal, dan collective independence, yang pada keempat pilar tersebut diubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat ini untuk mengembalikan kepercayaan publik atas Mahkamah Konstitusi yang berintegritas. Lebih lanjut penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 7 Tahun 2020 untuk menggunakan gagasan baru dalam tulisan ini dengan fokus pada beberapa aspek yang akan diatur di dalamnya. Pada kebutuhan hukum MKMK lainnya yang bersifat teknis dari apa yang belum termuat dalam gagasan penulis, dibutuhkan suatu perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi yang terintegrasi.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Independence of the Constitutional Court Honorary Council in upholding the Integrity of Constitutional Justices. The independence of the Honorary Council of the Constitutional Court is absolutely necessary by looking at the series of events which have contributed to doubts about the integrity of the Constitutional Court. The existence of allegations of ethical violations that lead to the Constitutional Court has not been able to be answered by the presence of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK). This can be seen in the confusion of concepts offered by Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court (UU 7 of 2020). The confusion of the concept is then strengthened by the lack of public trust in the institutional independence of the Honorary Council of the Constitutional Court itself. Based on the description of the problem, there are 2 (two) problem formulations in this thesis: (1) How is the existence of the Honorary Council of the Constitutional Court in enforcing the code of ethics of Constitutional Justices in the 2003-2023 period? (2) What is the ideal idea of the independence of the Honorary Council of the Constitutional Court in upholding the integrity of the Constitutional Court? The research method that the author uses is a type of normative research with a statutory, comparative, conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary with legal material analysis techniques in the form of collection, inventory, systematic classification, and analysis. From the results of research using the method above, the authors obtained the answer that in the development of the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) institution experienced significant changes in various aspects contained therein. The problems that occur and are currently in the spotlight for the MKMK institution need to be an urgency and concern regarding the need for a new conceptualization to gain understanding for the Constitutional Court and other related institutions. In the concept that the author offers to improve the independence of the MKMK institution, it is carried out with 4 (four) pillars of independence which include substantive, personal, internal, and collective independence, the four pillars of which are changed according to the needs and circumstances required by the Constitutional Court at the time of This is to restore public confidence in the Constitutional Court with integrity. Furthermore, the author suggests to the Government and the House of Representatives as the holders of the power to form laws to make changes to Law 7 of 2020 to use the new ideas in this paper by focusing on several aspects that will be regulated in them. Regarding other legal needs of MKMK which are technical in nature, from what has not been contained in the author's idea, an amendment to an integrated Constitutional Court regulation is needed

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	24 Jan 2024 04:05
Last Modified:	24 Jan 2024 04:05
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213603

Text (DALAM MASA EMBARGO) Isnaini Nur Fadilah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item