Eka Purwanto, Taufik and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.Si and Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum (2023) Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Yang Melaksanakan Pendampingan Hukum Terhadap Pekerjaan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana kewenangan terhadap Jaksa Pengacara Negara yang melaksanakan pendampingan hukum terhadap pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Jaksa Pengacara Negara yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, memiliki kewenangan untuk memberikan layanan Pertimbangan hukum kepada Negara atau Pemerintah berupa Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Opini hukum (Legal Opinion) serta audit Hukum (Legal Audit). Namun dalam peraturan tersebut tidak mengatur tentang bagaimana pengaturan kewenangan terhadap jaksa pengacara negara tersebut. Rumusan masalah Apakah Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan melakukan pendampingan hukum (Legal Assistance) terhadap pekerjaan yang terdapat kerugian negara. Apa akibat hukum Jaksa Pengacara Negara yang melakukan pendampingan hukum (Legal Assistance) terhadap pekerjaan yang terdapat kerugian negara. Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Jaksa Pengacara Negara melakukan pendampingan hukum (Legal Assistance) terhadap pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara dan (2) untuk mengetahui dan menganalisa apakah Jaksa Pengacara Negara dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang dilakukan pendampingan hukum (Legal Assistance) yang menimbulkan kerugian negara. Untuk menganalisis permasalahan tesis ini, teori-teori yang akan dijadikan pedoman analisis adalah teori Tesis ini adalah Teori Penegakan Hukum, Teori Tujuan Hukum, Teori Kewenangan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode hukum normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) Hasil penelitian tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa Per Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan melakukan pendampingan hukum (Legal Assistance) terhadap pekerjaan yang dimohonkan oleh pemerintah Pusat atau Daerah selaku pemohon, hanya sebatas permasalahan hukum yang diajukan oleh pemohon. Apabila Jaksa Pengacara Negara sudah berhati-hati dalam melaksanakan tupoksi pendampingan hukum dan tidak melakukan pelanggaran kode etik, maka tidak bisa dilakukan penyidikan pidana terhadap Jaksa Pengacara Negara.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of how Authority for State Attorneys who carry out Legal Assistance for work that results in state losses. This is motivated by the State Attorney who based on Prosecutor Regulation Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the implementation of law enforcement, Legal Assistance, legal considerations, other legal actions and legal services in the civil and state administrative fields, has the authority to provide legal consideration services to the State or Government in the form of Legal Assistance, Legal Opinion and Legal Audit. However, the regulation does not regulate how authority arrangements are made for the country's attorneys. Problem formulation Whether the State Attorney has the authority to provide Legal Assistance to work that has state losses. The objectives of this thesis research are (1) to find out and analyze the authority of the State Attorney to provide Legal Assistance to work that results in state losses and (2) to find out and analyze whether the State Attorney can be held accountable for work carried out by Legal Assistance that causes state losses. To analyze this thesis problem, the theories that will be used as analysis guidelines are the theory of this thesis is the Theory of Law Enforcement, the Theory of Legal Objectives, the Theory of Authority. This type of thesis research uses normative legal methods consisting of a legal approach, conceptual approach The results of this thesis research, the author concludes that per Prosecutor's Regulation Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the implementation of law enforcement, legal assistance, legal considerations, other legal actions and legal services in the civil and state administrative fields, the State Attorney has the authority to carry out legal assistance for work requested by the Central or Regional government as the applicant, Only limited to legal issues raised by the applicant. If the State Attorney has been careful in carrying out the legal assistance duties and has not violated the code of ethics, then criminal investigation cannot be carried out against the State Attorney.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 042301 |
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Kerugian Negara, Authority, State Attorney, State Losses |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Annisti Nurul F |
| Date Deposited: | 25 Jan 2024 01:13 |
| Last Modified: | 25 Jan 2024 01:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213571 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Taufik E Purwanto.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |