Keabsahan Pemeriksaan Keterangan Saksi Secara Online Sebagai Alat Bukti Persidangan

Sari, Indah Alvionita and Muktiono,, S.H.,M.Phil and Anindita Purnama Ningtyas,, S.H., M.H (2023) Keabsahan Pemeriksaan Keterangan Saksi Secara Online Sebagai Alat Bukti Persidangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Di Indonesia sengketa ataupun ruang lingkup yang dapat diajukan pada PTUN yaitu merujuk dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 5/1986 tentang PTUN. Aturan mengenai seluruh muatan aturannya termuat dalam Undang-Undang tersebut, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan. Hukum beracara Peradilan Tata Usaha Negara walaupun mengalami pembaharuan akan tetapi masih belum dapat mengakomodir dan belum dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang segala aspek kehidupan terpengaruh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembeang pesat. Dengan adanya perkembangan IPTEK maka membawa perubahan ke segala aspek termasuk peradilan di Indonesia. Dengan mengenal digitalisasi maka terdapat perluasan alat bukti yang diakui dalam proses pembuktian di persidangan. Mekanisme penyelenggaraan sidang secara elektronik di tuangkan dalam PERMA NO 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diperbarui dalam PERMA No 7 Tahun 2022. Akan tetapi di lapangan masih beberapa yang menanyakan bagaimana keabsahan keterangan saksi yang dilakukan secara elektronik tanpa datang di ruang persidangan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana keabsahan yuridis pemeriksaan keterangan saksi secara online. Kemudian dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian di atas, keabsahan keterangan saksi dalam PERMA No 7 TAhun 2022 dalam kedudukannya telah sah jika melihat secara vertikal pada pembentukan dan kedudukannya. Kemudian daripada itu perlu adanya pembaharuan aturan terkait muatan alat bukti elektronik agar terjadi keselarasan dalam hukum beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.

English Abstract

In Indonesia, State Administrative Courts are regulated in Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts and disputes that can be filed or the scope of State Administrative Courts can be seen in article 1 paragraph (4) of Law Number 5 of 1986 regarding the State Administrative Court. In the flow of proceedings in the State Administrative court, all the contents of the rules are contained in the Law, starting from the filing of a lawsuit to a decision. Even though the procedural law of the State Administrative Court has undergone renewal, it has not been able to accommodate and has not been able to adapt to current conditions in which all aspects of life are affected by the rapidly developing science and technology. Based on this, the researcher raises the problem formulation related to the juridical validity of examining witness statements online. Then in this study, the research method used is normative juridical research using statutory approach methods (Statute Approach). Based on the results of the research above, the validity of witness statements in Supreme Court Roules Number 7 of 2022 in their position is legal if you look vertically at their formation and position. Then, instead of that, it is necessary to update the rules regarding the content of electronic evidence so that there is harmony in the procedural law at the State Administrative Court.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	24 Jan 2024 03:08
Last Modified:	24 Jan 2024 03:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213544

Text (DALAM MASA EMBARGO) INDAH ALVIONITA SARI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item