Implikasi Kepastian Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atau Ahli Warisnya Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xxi/2023

Rahmawati, Rahmawati and Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum and Dr. Setiawan Noedajasakti, S.H., M.H (2023) Implikasi Kepastian Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atau Ahli Warisnya Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xxi/2023. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, peneliti mengkaji permasalahan implikasi kepastian hukum kewenangan PK dikarenakan sering terjadi konflik norma antara KUHAP, Putusan MK dan Undang-Undang Kejaksaan. Ketidakselarasan pengaturan norma berpotensi merugikan hak-hak terpidana. Hal ini tercermin dengan munculnya Putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 yang memberikan kewenangan PK kepada jaksa, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Namun hadir UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30C huruf h memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK yang telah bertentangan dengan Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Kemudian muncul kembali Putusan MK No. 20/PUUXXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 30 huruf h tidak berkekuatan hukum mengikat. Sehingga hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan mengajukan PK. Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti menetapkan dua rumusan permasalahan yaitu : (1) Bagaimana pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dan ahli warisnya Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 ditinjau dari kepastian hukum ?, (2) Bagaimana Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau dari prinsip perlindungan hukum terhadap hak terpidana ? Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Historis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 ini memberikan pemahaman filosofi tentang pentingnya peninjauan kembali dalam konteks hak asasi terpidana untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Selain itu adanya putusan ini memberikan pandangan yuridis bahwa hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tetap merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP. (2) Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar filosofis yang kuat, yaitu pengembalian hak dan keadilan bagi individu yang merasa dirinya telah diperlakukan tidak adil oleh negara berdasarkan putusan hakim. Pengembalian hak mengacu pada usaha untuk mengembalikan hak-hak yang mungkin telah dicabut atau terbatas sebagai akibat dari putusan hakim yang dianggap tidak adil.

English Abstract

This research studies the implication of legal certainty of the authority to request judicial review considering that the conflict of norm often happens between the Criminal Code Procedure, Constitutional Court Decision, and Public Prosecutor Law. This disharmony is likely to harm the rights of the defendant. This case is obvious in Constitutional Court Decision Number 16/PUU-VI/2008 giving the authority to conduct judicial review to prosecutors. This decision declares that Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure does not conditionally have any binding legal force. On the contrary, Law Number 111 of 2021 concerning the Amendment to Law Number 16 of 2004 concerning Public Prosecutors of the Republic of Indonesia Article 30C letter h gives authority to prosecutors to request judicial review which contravenes Article 263 paragraph 1 of the Criminal Code Procedure. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023 states that Article 30 letter h does not have any binding legal force, thereby failing to guarantee legal certainty to the authority to request judicial review. Departing from the above issue, this research aims to investigate two research problems: 1) the judicial review requested by the defendant and his heir following the issuance of the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023 seen from the perspective of legal certainty and 2) the judicial review requested by public prosecutors seen from the principle of legal certainty relating to the defendant’s right. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and historical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on a qualitative analysis technique. The research results reveal that 1) the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023 provides a philosophical understanding of the importance of judicial review in the context of human rights to get fair and equal treatment before the law. Furthermore, this decision sets the juridical perspective that judicial review in this context refers to Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure; 2) the extraordinary legal remedy regarding the judicial review in the judicial system in Indonesia holds a strong philosophical basis in returning the rights and justice to individuals as the aggrieved parties due to unfair treatment by the state through the decision of the judges. The recovery of rights, which refers to the measures of returning the rights, may be revoked due to an unfair court decision.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Peninjauan Kembali, Terpidana, Ahli Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi, legal certainty, judicial review, defendant, heir, constitutional court decision
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 03:22
Last Modified:	24 Jan 2024 03:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213532

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rahmawati.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item