Hambatan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Peleberan Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Kecamatan Kedungkandang Madyopuro Kota Malang)

Rafi Dhani Pamungkas, Muhammad and Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H (2023) Hambatan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Peleberan Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Kecamatan Kedungkandang Madyopuro Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang Tinjauan Hukum kepada masyrakat yang tanahnya menjadi proyek kepentingan umum sehingga pejabat yang di tunjuk perlu melakukan mediasi untuk mengadakan ganti rugi untuk kepentingan umum. Tanah menjadi salah satu kebutuhan primer untuk menjadi prioritas dalam pemenuhannya, yakni dalam hal sebagai sarana untuk membangun sebuah hunian atau tempat tinggal maupun sarana investasi. Tanah sebagai benda tetap yang menjadi sarana investasi dinilai sangat menguntungkan, hal ini dikarenakan tanah memiliki nilai ekonomis yang meningkat dalam setiap tahunnya, oleh sebab itu harga tanah kian mahal dikarenakan banyaknya individu yang membutuhkan tanah. Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah. Tujuan Penelitian untuk Mengetehui Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Ki Ageng Gribig Madyopuro, Mengetahui proses ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta Mengetahui Solusi Hukum Terhadap Hambatan dalam proses ganti rugi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Ki Ageng Gribig Madyopuro. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosio legal, yakni penelitian atas keberadaan data sebagai sumber utamanya, sebagai contoh observasi dan hasil wawancara. Hasil penelitian Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan: a. Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah; b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Penyelenggaraan tanah dan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan pembagunan untuk kepentingan umum.

English Abstract

Land is one of the primary needs to be prioritized in fulfilling it, namely in terms of being a means to build a dwelling or place of residence as well as an investment facility. Land as a fixed object that becomes an investment vehicle is consideredviii very profitable, this is because land has an economic value that increases every year, therefore land prices are increasingly expensive due to the large number of individuals who need land. Public pack. However, for the construction of public facilities as mentioned above, land is required as a container. In the event that the land inventory is still large, the construction of these public facilities will not encounter any problems. There are already many lands that are attached with rights (rights land), and the supply of state land is very limited. At present, it is very difficult to carry out development for the public interest on State land, and the way out is to take private lands. The aims of the research are to know how to implement land acquisition for the public interest in Ki Ageng Gribig Madyopuro, to know the compensation process in land acquisition for the public interest and to find out legal solutions to obstacles in the compensation process for the implementation of land acquisition for the public interest in Ki Ageng Gribig Madyopuro. The type of research being conducted is socio-legal legal research, namely research on the existence of data as the main source, for example observations and interview results. Research results Land procurement for public interest is organized in accordance with a. Spatial Planning and Regional Layout; b. National/Regional Development Plans; c. The strategic plan; and D. Work Plan of each Agency that requires land. Administration of land and those carried out by the Government for the implementation of development for the public interest, what is meant by public interest here is contained in Article 10. What can be known about land for public purposes as referred to is contained in Article 4 paragraph (1). Procurement of land for public purposes as referred to in Article 10 must be carried out by the Government or Regional Government. Land acquisition for public interest is carried out in several stages, namely: a. planning; b. preparation; c. implementation; and submission of results

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 03:08
Last Modified:	24 Jan 2024 03:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213508

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Rafi Dhani Pamungkas.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item