Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan Banding Nomor: 9/Pid.Tpk/2020/Pt Dki)

Hakim, Ihwanul and Dr. Prija Jatmika,, S.H., M.S and Galieh Damayanti,, S.H., M.H (2023) Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Putusan Banding Nomor: 9/Pid.Tpk/2020/Pt Dki). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengurai secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan banding nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI dengan terpidana Romahurmuziy selaku mantan Anggota DPR RI dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pada kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Topik tersebut menjadi menarik untuk dibahas ketika mengulas ratio decidendi hakim pada putusan a quo yang memotong vonis lamanya pidana yang bagi penulis disimpulkan tidak tepat secara yuridis. Sehingga berimplikasi tidak tercapainya tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal tersebut merupakan konflik norma yang merupakan isu hukum pada penelitian ini. Isu hukum tersebut akan dianalisis kesesuaiannya terhadap teori unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto. Berdasarkan konflik hukum yang terjadi dalam Putusan Banding Nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana ratio decidendi hakim dalam Putusan Banding Nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI terhadap pertanggungjawaban pidana? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI sudah tepat jika ditinjau dari perspektif asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum? Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dimana peneliti akan mendasarkan pembahasan dengan berlandaskan pada asas, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Melalui metode tersebut, dalam hasil penelitian, peneliti menemukan jawaban atas analisis yuridis terhadap ratio decidendi hakim dalam putusan a quo yang mengungkapkan bahwa pertimbangan putusan hakim tersebut tidak menunjukkan kesesuaian pertanggungjawaban pidana dan pemenuhan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang ditinjau berdasarkan fakta-fakta persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana terdakwa yang merupakan pejabat publik sekaligus ketua umum partai politik.

English Abstract

In this undergraduate thesis, the author legally outlines the judge's considerations in the bribery case of buying and selling positions at the Ministry of Religion with the convict Romahurmuziy as a former member of the Republic of Indonesia DPR and General Chair of the Partai Persatuan Pembangunan with the appeal decision number: 9/PID.TPK/2020/PT DKI. This topic becomes interesting to discuss after reviewing the judge's ratio decidendi on the a quo decision that shortens the sentence length, which the author concludes is juridically inappropriate. As a result, it has repercussion for failing to achieve the goals of justice, benefit, and legal certainty. This is a norm conflict, which is a legal issue in this study. These legal issues will be evaluated for their compatibility with Sudarto's theory of elements of criminal responsibility. Based on the legal conflict that occurred in Appeal Decision Number: 9/PID.TPK/2020/PT DKI, this research questioning of the problem: (1) What is the ratio decidendi of the judge in Appeal Decision Number: 9/PID.TPK/2020/PT DKI against criminal liability? (2) In light of the principles of certainty, justice, and legal expediency, are the judge's considerations in Appeal Decision Number: 9/PID.TPK/2020/PT DKI appropriate? This research was written using a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. Where the researcher will base the discussion on principles, norms, legal and regulatory rules, court decisions, and doctrine. In the study's findings, the researcher discovered answers to the juridical analysis of the judge's ratio decidendi in the a quo decision, which revealed that the consideration of the judge's decision did not show the suitability of criminal responsibility and fulfillment of the principles of justice, certainty, and legal benefits reviewed based on the facts trial and the fulfillment of the elements of a criminal act as well as the criminal responsibility of the accused who is a public official as well as the chairman of a political party

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	24 Jan 2024 02:44
Last Modified:	24 Jan 2024 02:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213496

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ihwanul Hakim.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item