Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kewajiban Bagi Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Penyandang Tuna Daksa Dalam Minuta Akta (Studi Pasal 16 Ayat 1 Huruf ( C ) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)

Rosari Kurniawati Weo, Merry and Dr. Dewi Cahyandari, S.H.,M.H and Titik Soeryati Soekasi, S.H., M.Kn (2023) Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kewajiban Bagi Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Penyandang Tuna Daksa Dalam Minuta Akta (Studi Pasal 16 Ayat 1 Huruf ( C ) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk untuk menganalisis adanya ketidaklengkapan norma dalam Pasal 16 ayat 1 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkait kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap dalam minuta akta. Untuk menjawab rumusan masalah pertama penulis menggunakan teori kepastian hukum dan untuk menjawab rumusan masalah kedua penulis menggunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa dalam perubahan UUJN yang mana pada Pasal 16 ayat 1 huruf (c) ini tidak termasuk didalam konsentrasi perubahan dan dalam penerapannya kurang sesuai dengan landasan filosifis, sosiologis dan yuridis. Sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum dengan cara penghalusan hukum, sehingga hal ini selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan sesuai pula dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Saran yang diberikan adalah bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merekonstruksi pasal ini agar mencapai kepastian hukum. Selanjutnya bagi INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk Untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencapai kepastian hukum.

English Abstract

This research aims to analyze the incomplete norm of Article 16 Paragraph 1 letter (c) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notarial Position regarding the obligation held by a notary to include fingerprints of a disabled applicant in an original deed. This research employed the theory of legal certainty and the theory of statute-making. This research employed normative law and statutory, historical, and conceptual approaches. The research results reveal that the amendment in Article 16 Paragraph 1 letter (c) regarding the notarial position is not included in the concentration of the amendment. Moreover, the implementation of this law contravenes the philosophical, sociological, and juridical bases. Thus, the reconstruction of the law is required by refining the law to ensure that it adjusts to the principle of legal certainty and complies with the principles governed under Law Number 12 of 2011 concerning Statute-Making. It is, therefore, essential for the government and the DPR to immediately reconstruct the Article concerned to achieve legal certainty. Moreover, the Association of Indonesian Notaries should also implement cautious principles to ensure legal certainty.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Uncontrolled Keywords:	people with disabilities, original deed, notary, legal certainty, Tuna Daksa, Minuta Akta, Notaris, Kepastian Hukum
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 02:30
Last Modified:	24 Jan 2024 02:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213487

Text (DALAM MASA EMBARGO) Merry Rosari Kurniawati.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item