Upaya Rusia Mempertahankan Etnis Rusia Di Wilayah Ukraina Berdasarkan Prinsip Self-Determination Dalam Perspektif Hukum Internasional

Adisatria, Mahesa and Prof. Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum and Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. (2023) Upaya Rusia Mempertahankan Etnis Rusia Di Wilayah Ukraina Berdasarkan Prinsip Self-Determination Dalam Perspektif Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Upaya Rusia Mempertahankan Etnis Rusia di Wilayah Ukraina Berdasarkan Prinsip Self-Determination Dalam Perspektif Hukum Internasional. Di dalam konflik Rusia dengan Ukraina, Rusia melihat Wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia sebagai bagian wilayah Ukraina yang mayoritas penduduknya adalah etnis Rusia yang terdiskriminasi, kemudian merasa bertanggung jawab untuk melindungi etnis atau “orang” Rusia dari tindakan represif pemerintah Ukraina. Penggunaan prinsip self-determination oleh Rusia sebagai dasar atas upaya yang dilakukan dalam mempertahankan etnis Rusia yang terdiskriminasi di Wilayah Ukraina menuai berbagai macam argumentasi serta kontradiksi dalam dunia hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai sudut pandang serta akibat hukum dari penggunaan prinsip self-determination oleh Rusia dalam upaya mempertahankan etnis Rusia di wilayah Ukraina melalui sudut pandang hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah prinsip self-determination dapat digunakan untuk menjustifikasi keabsahan tindakan Rusia melakukan perlindungan terhadap proses referendum di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia? (2) Bagaimana pandangan Hukum Internasional terhadap dugaan tindakan aneksasi Rusia dalam Resolusi Majelis Umum A/RES/ES-11/4 terkait penempatan kekuatan militer oleh Rusia di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia? Kemudian penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif agar mudah dalam pemahaman dan intepretasi perjanjian internasional, protokol-protokol tambahan dari suatu konvensi, dan pendapat para ahli hukum internasional. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan Rusia dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dapat dijustifikasi menggunakan prinsip self-determination. Hal ini didukung dengan adanya Resolusi PBB 2625 dan Resolusi PBB 1541, serta peristiwa-peristiwa de facto yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, dugaan aneksasi terhadap penempatan kekuatan militer oleh Rusia di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia merupakan dugaan yang salah melalui sudut pandang hukum internasional. Dengan adanya perjanjian bilateral antara Rusia dengan Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, penempatan kekuatan militer tersebut merupakan bentuk penghormatan Rusia terhadap perjanjian dengan keempat wilayah tersebut.

English Abstract

In the Russia-Ukraine conflict, Russia has considered the Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia oblasts as part of Ukraine where the majority of the population are Russian ethnicity that have been discriminated against and subsequently holds the responsibility to protect the Russian ethnicity from the repressive actions of the Ukrainian government. The use of the principle of self-determination by Russia as the basis for the measures taken to defend the discriminated Russian ethnicity in the Ukrainian territory raises various arguments and contradictions in the world of international law. Therefore, this research will discuss the perspective and legal consequences of Russia’s use of the principle of self-determination in an effort to defend the Russian ethnicity in the Ukrainian territory through the perspective of international law. Therefore, this thesis attempts to analyze the legality of Russia using the principle of selfdetermination as the justification for the protection towards the ongoing referendum in Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia oblasts. As well as, analyzing the legal consequences of the alleged annexation act by Russia towards Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia oblasts in the perspective of the international law. Result of this thesis show that the actions taken by Russia in protecting the Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia oblasts are justified by the self-determination principle. This is supported by the regulation determined by UN Resolution 2625 and 1541, as well as the de facto situation in Russia-Ukraine conflict. In addition, the allegation of Russia’s annexation regarding the placement of their military forces in Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia have been proved as a false allegation, from the perspective of international law. With the existence of a treaty between Russia and the four autonomous regions, the said placement is considered as a form of Russia upholding their side of the agreement between them and the four autonomous regions.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 02:25
Last Modified:	24 Jan 2024 02:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213485

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mahesa Adisatria.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item