Politik Hukum Pelembagaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Lembaga Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia

Prayugo, Idris Yazid and Sam Widodo,, S.H.,M.H and Sam Widodo, S.H.,M.H and UNSPECIFIED (2022) Politik Hukum Pelembagaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Lembaga Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis berfokus pada permasalahan terkait Politik Hukum Pelembagaan Pemilihan Kepala Desa dalam Lembaga Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi problematika krusial yang tidak diatur secara jelas dan selesai (in complete norm) dalam peraturan perundang-undangan yang membahas pemilihan kepala desa. Permasalahan terdapat pada kelembagaan Pilkades yang berimplikasi terhadap penyelenggara dan pelaksanaannya sehingga berpengaruh pada out put dari Pilkades itu sendiri. Dari permasalahan tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa politik hukum pelembagaan pemilihan kepala desa dalam lembaga hukum pemilihan umum di Indonesia, sebagai upaya untuk memperjelas kedudukan dan kelembagaan hukum Pemilihan Kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan terhadap politik hukum pelembagaan pemilihan kepala desa dalam lembaga hukum pemilihan umum di indonesia?. (2) Bagaimana politik hukum terhadap desain pelembagaan pemilihan kepala desa dalam lembaga hukum pemilihan umum di Indonesia?. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif yang mengkaji pаdа hukum positif аtаu bаhаn-bаhаn hukum lаin sertа untuk mengkаji penerаpаn kаidаh-kаidаh аtаu normа-normа yаng аdа dаlаm hukum positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa dasar pertimbangan terhadap politik hukum pelembagaan pemilihan kepala desa. Yaitu, berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Serta keraguan atas eksistensi kelembagaan pemilihan kepala desa. Masalah ini bisa muncul karena unsur-unsur organisasi yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala desa tidak terintegrasi dan atau yang terbentuk tidak memiliki kewenangan dan kedudukan untuk mengeksekusi secara efektif. Penulis menganggap perlu diaturnya KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi pemilihan kepala desa. Demi tujuan hukum yang lebih mulia, yaitu ketertiban dalam sistem pemilihan kepala desa, dengan menunjuk lembaga yang berkompeten dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif pilkades. Pemberian wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa hasil pilkades menjadi penting sebab “ketertiban menjadi sangat penting karena akan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat” dengan terselenggaranya pemilihan kepala desa yang baik.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	24 Jan 2024 01:21
Last Modified:	24 Jan 2024 01:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213478

Text (DALAM MASA EMBARGO) IDRIS YAZID PRAYUGO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item