Kritik Terhadap Affirmative Action Bermodel Zipper System Guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Irawan, Fajar and Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H and Dr. Ngesti DWI Prasetyo, S.H., M.Hum (2023) Kritik Terhadap Affirmative Action Bermodel Zipper System Guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam badan-badan pengambil keputusan di ranah eksekutif, legislatif, dan hukum masih terhitung minim, hal ini juga terlihat pada keterwakilan Perempuan di DPR. Affirmative action dengan menciptakan kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan porsi keterwakilan perempuan. Negara-negara yang terbukti sukses seperti halnya Perancis maupun Rwanda dalam meningkatkan kuota perempuan di parlemen jika ditilik lebih dalam memiliki satu kesamaan yaitu keseriusan negara tersebut dalam menjamin keterwakilan perempuan, bukan hanya sekedar aturan yang sifatnya administratif. Dalam konteks Indonesia dengan adanya kuota 30% di DPR yang diperuntukkan bagi perempuan akan mendorong kaum perempuan lebih aktif dalam proses partisipasi politik dan terlibat di sektor publik. Jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI sejak adanya affirmative action meningkat namun ternyata pernah menyentuh angka 30%, jikalau aturan tersebut hanya sebatas pencalonan maka Indonesia masih membutuhkan waktu yang panjang untuk merealisasikan perempuan yang terpilih di parlemen mencapai angka 30%. Di Indonesia penerapan affirmative action untuk perempuan di DPR menggunakan metode zipper sistem. Menurut penulis affirmative action yang diterapkan Indonesia saat ini sangat kurang efektif. Selanjutnya dalam karya ilmiah ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yang pertama kritik terhadap affirmative action yang menggunakan model zipper system, kedua upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI melalui affirmative action. Guna menjawab 2 (dua) permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan statute approach, historical approach, dan comparative approach. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ialah pertama, Kritik terhadap affirmative action dengan model zipper system adalah sebagai berikut : affirmative action bemodel zipper system idealnya digunakan pada pemilu proporsional tertutup,x sehingga perlu beberapa penyesuaian apabila diterapkan pada pemilu proporsional terbuka; dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak mengatur secara jelas berkenaan peletakan nomor urut caleg Perempuan; Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merugikan affirmative action; tidak adanya jaminan reserve seat pada affirmative action yang diterapkan, affirmative action hanya pada legal candidates quotes; angka critical mass yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain yang sukses menerapkan affirmative action. Kedua, Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPR melalui affirmative action diantaranya ialah, merumuskan ulang aturan penempatan daftar nomor urut caleg Perempuan sebagai bentuk keseriusan meningkatkan keterpilihan; harus secara tegas dan jelas peletakan nomor urut caleg Perempuan dalam daftar caleg; merumuskan Kembali affirmative action dengan perpaduan reserve seat dan legal candidates quote; memastikan keselarasan aturan yang berkenaan dengan affirmative action selaras dengan aturan yang ada di atasnya dan sejalan dengan jiwa affirmative action yang telah diupayakan hingga saat ini; meningkatkan critical mass untuk affirmative action untuk mendongkrak keterpilihan Perempuan di DPR lebih banyak lagi.

English Abstract

Women's participation and representation in decision-making bodies in the executive, legislative and legal spheres is still relatively minimal, this is also seen in the representation of women in the DPR. Affirmative action by creating a 30% quota for women's representation is one of the efforts to increase the portion of women's representation. Countries that have proven successful, such as France and Rwanda, in increasing the quota of women in parliament have one thing in common, namely the seriousness of the country in ensuring women's representation, not just administrative rules. In the Indonesian context, the existence of a 30% quota in the DPR for women will encourage women to be more active in the process of political participation and involvement in the public sector. The number of women's representation in the House of Representatives has increased since affirmative action, but it has never touched 30%, if the regulation is only limited to nomination then Indonesia still needs a long time to realise that women elected to parliament reach 30%. In Indonesia, the application of affirmative action for women in the DPR uses the zipper system method. According to the author, the affirmative action implemented by Indonesia is currently very ineffective. Furthermore, in this scientific work the author raises 2 (two) problems, the first is criticism of affirmative action that uses the zipper system model, the second is efforts that can be made to increase women's representation in the DPR RI through affirmative action. In order to answer these 2 (two) problems, the author uses a statute approach, historical approach, and comparative approach. The results of the research conducted by the author are first, criticism of affirmative action with the zipper system model is as follows: affirmative action with the zipper system model is ideally used in closed proportional elections, so it needs some adjustments if it is applied to open proportional elections; in Law number 7 of 2017 concerning elections does not clearly regulate the placement ofxii serial numbers of female candidates; article 8 paragraph (2) of KPU Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the House of Representatives, Provincial Regional House of Representatives, and Regency / City Regional House of Representatives harms affirmative action; there is no guarantee of reserve seats in the affirmative action applied, affirmative action is only on legal candidates quotes; the critical mass number set in Law Number 7 Year 2017 on General Elections is still relatively low compared to other countries that have successfully implemented affirmative action. Second, Efforts that can be made to increase women's representation in the DPR through affirmative action include: reformulating the rules for the placement of the list of serial numbers of female candidates as a form of seriousness in increasing electability; the placement of the serial numbers of female candidates in the list of candidates must be explicit and clear; reformulate affirmative action with a combination of reserve seats and legal candidates quote; ensure the alignment of rules relating to affirmative action is in line with the rules above it and in line with the spirit of affirmative action that has been pursued to date; increase critical mass for affirmative action to boost the election of more women in the DPR.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 01:18
Last Modified:	24 Jan 2024 01:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213467

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fajar Irawan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item