Relevansi Indikasi Praktik Predatory Pricing Dengan Pemberian Voucher Diskon Oleh Perusahaan Penyedia Layanan Jasa Angkutan Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha

Juni Rodoasi Manullang, Alicia and Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum and Ranitya Ganindha, S.H., M.H. (2023) Relevansi Indikasi Praktik Predatory Pricing Dengan Pemberian Voucher Diskon Oleh Perusahaan Penyedia Layanan Jasa Angkutan Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha. UNSPECIFIED thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penyusunan skripsi ini dibuat atas dasar penulis melihat adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat terkait pemberian voucher diskon oleh transportasi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek online). Permasalahan ini dilatar belakangi melihat dari besarnya eskpansi ojek online yang masih digemari masyarakat sebagai salah satu moda transportasi sehari-hari. Untuk terus bertahan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa ojek online gencar dalam memberikan potingan harga berupa pemberian voucher diskon. Pemberian voucher diskon ini disatu sisi menguntungkan pengguna, namun penulis melihat bahwasannya akibat dari pemberian voucher ini, adanya pemotongan tarif terhadap layanan hingga pada rentang harga tidak wajar. Dalam hukum persaingan usaha, kegiatan tersebut berindikasi pada pelanggaran praktik predatory pricing di Pasal 20 UU Antimonopoli serta mendalami peran dari KPPU dalam mengukur prakti predatory pricing. Dengan demikian penulis mengangkat dua rumusan masalah, antara lain 1) Apakah pemberian voucher diskon oleh perusahaan penyedia layanan jasa angkutan sepeda motor berbasis aplikasi merupakan praktik predatory pricing yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pasal 20 UUNomor 5 Tahun 1999, 2) Indikator-Indikator apa yang digunakan KPPU dalam menentukan adanya indikasi predatory pricing?. Penulisan ini merupakan karya tulis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) serta menggunakan metode penafsiran ekstesif dan di sukung dengan bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, putusan, doktrin hingga internet. Adapun kesimpulan dari penulisan ini, bahwa pemberian voucher diskon ojek online tidak melanggar pasal 20 UU Antimonopoli. Hal ini didasari bahwa pemberian voucher diskon ojek online tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 20, yaitu hanya memenuhi unsur harga sangat rendah. Untuk dapat membuktikan tindakan tersebut perlu penerapan Rule Of Reason serta beberapa tes yang dapat dilakukan oleh KPPU. Kemudian saran untuk penulisan ini, bahwa pemberian voucher diskon perlu perhatian khusus dalam kapasitas dan rentang waktu pemberiannya, kedua praktik predatory pricing memerlukan perluasan pengaturan terutama pada sektor digital sehingga di masa depan kegiatan yang terindikasi melanggar praktik ini dapat dicegah.

English Abstract

The preparation of this thesis was made on the basis that the authors saw indications of unfair business competition practices related to the provision of discount vouchers by application-based motorcycle transportation (online motorcycle taxis). This problem is motivated by the large expansion of online motorcycle taxis which are still popular with the public as a mode of daily transportation. To continue to survive, companies that provide online motorcycle taxi services are aggressively providing price discounts in the form of discount vouchers. On the one hand, giving discount vouchers benefits users, but the author sees that as a result of giving these vouchers, there is a cut in rates for services to an unreasonable price range. In business competition law, this activity indicates a violation of predatory pricing practices in Article 20 of Law Number 5 of 1999 and explores the role of KPPU in measuring predatory pricing practices. Thus the authors raise two problem formulations, including 1) Is the provision of discount vouchers by application-based motorcycle transportation service providers a predatory pricing practice that can be categorized as a form of violation of Article 20 of Law Number 5 Year 1999, 2) Indicators What indicators are used by KPPU in determining whether there are indications of predatory pricing? This writing is a normative legal paper using a statutory approach and an analytical approach and using extensive interpretation methods and supported by legal materials in the form of statutory regulations, books, decisions, doctrines to Internet. The conclusion of this paper is that the provision of online motorcycle taxi discount vouchers does not violate Article 20 of Law Number 5 of 1999. This is based on that the provision of online motorcycle taxi discount vouchers does not fulfill the elements in Article 20, namely only fulfilling the very low price element. To be able to prove this action, it is necessary to apply the Rule of Reason as well as several tests that can be carried out by KPPU. Then the suggestion for this writing, that the provision of discount vouchers needs special attention in terms of capacity and timeframe for giving them, both predatory pricing practices require an expansion of regulations, especially in the digital sector so that in the future activities that are indicated to violate this practice can be prevented earlier.

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	Predatory Pricing, Ojek Online, Hukum Persaingan Usaha, Rule of Reason,Predatory Pricing, Onlne taxi bike, Bussines competition law, Rule of reason
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 01:19
Last Modified:	24 Jan 2024 01:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213361

Text (DALAM MASA EMBARGO) Alicia Juni Rodoasi Manullang.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item