Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Yang Mendapat Barang Palsu Dalam Pembelian Merchandise Gmmtv Di Distributor

JASMINE SAVITRI, AUDIA and Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum (2023) Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Yang Mendapat Barang Palsu Dalam Pembelian Merchandise Gmmtv Di Distributor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Audia Jasmine Savitri, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2023, Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Konsumen yang Mendapat Barang Palsu dalam Pembelian Merchandise GMMTV di Distributor, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn. Pada penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein pada Pasal 8 Ayat 1 Huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang mendapat barang palsu dalam pembelian merchandise GMMTV di distributor. Dalam hal ini, pelaku usaha yang disebut sebagai distributor melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu menjual barang yang tidak sesuai dengan yang diklankan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan konsumen tidak dapat menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan yang tertera di dalam UUPK dikarenakan mengalami kerugian saat melakukan pembelian merchandise GMMTV di distributor. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan mendapat barang palsu saat pembelian merchandise GMMTV di distributor? (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan terlaksananya perlindungan terhadap konsumen yang mendapat barang palsu dan bagaimana upaya penyelesaiannya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder diolah dengan teknik purposive sampling yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengenai efektivitas penegakan hukum yaitu substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Dari penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terlaksana dengan baik. Substansi hukum telah mengatur secara jelas mengenai pasal 8 ayat 1 huruf FUUPK dan pasal pendukungnya namun ketidaktahuan distributor dan konsumen mengenai UUPK dan aturan yang di dalamnya menyebabkan budaya hukumnya belum terlaksana dengan baik, banyak konsumen yang tidak melaporkan ke aparat penegak hukum dikarenakan tidak mengetahui cara penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Struktur hukum belum terlaksana dengan baik dikarenakan aparat penegak hukum masih belum cekatan dalam menanggapi laporan kerugian yang masuk. Upaya penyelesaian terbagi menjadi dua yaitu preventif dan represif yang sudah dilakukan oleh distributor namun belum memenuhi dikarenakan masih terdapat distributor yang tidak melakukan pertanggung jawaban saat munculnya ganti rugi sehingga implementasi belum berjalan dengan baik.

English Abstract

Audia Jasmine Savitri, Economics and Business Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, July 2023, Implementation of Article 8 Paragraph 1 Letter f of Law No. 8 of 1999 Regarding Consumer Protection on Consumers Receiving Counterfeit Goods in the Purchase of GMMTV Merchandise from Distributors, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn. In this research, the researchers address the issue of incongruence between "das sollen" and "das sein" in Article 8 Paragraph 1 Letter f of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning consumers who receive counterfeit goods when purchasing GMMTV merchandise from distributors. In this case, the business entity referred to as the distributor engages in actions prohibited by legislation, which is selling goods that do not match the advertised description as stipulated in Article 8 Paragraph 1 Letter f of Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. This leads to consumers being unable to exercise their rights properly as stated in the Consumer Protection Law, resulting in financial losses when purchasing GMMTV merchandise from distributors. Based on the aforementioned, this thesis formulates two research questions: (1) How is the implementation of Article 8 Paragraph 1 Letter f of Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection for consumers who suffer losses due to receiving counterfeit goods when purchasing GMMTV merchandise from distributors? (2) What are the obstacles to implementing protection for consumers who receive counterfeit goods, and how can they be resolved in accordance with Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection? This thesis employs a socio-legal method with a socio-legal juridical approach. Primary and secondary data were processed using purposive sampling and analyzed using qualitative data analysis techniques following Lawrence M. Friedman's theory on the effectiveness of law enforcement, including legal substance, legal structure, and legal culture. From the research, the researchers find that the implementation of Article 8 Paragraph 1 Letter f of Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection has not been adequately executed. While the legal substance has clearly regulated Article 8 Paragraph 1 Letter f of the Consumer Protection Law and its supporting articles, the lack of knowledge among distributors and consumers about the Consumer Protection Law and its provisions has hindered the proper establishment of a legal culture. Many consumers do not report to law enforcement authorities due to their unfamiliarity with consumer protection dispute resolution methods. The legal structure is not fully executed due to the law enforcement authorities' sluggish response to reported losses. The resolution efforts are divided into preventive and repressive actions, which distributors have attempted; however, they have not been fully successful, as there are still distributors who fail to take responsibility when compensation claims arise, resulting in inadequate implementation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jan 2024 01:19
Last Modified:	24 Jan 2024 01:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213360

Text (DALAM MASA EMBARGO) Audia Jasmine Savitri.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item