Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Akti

Silitonga, Ian Samuel and Dr. Faizin Sulistio, S.H., LLM and Fines Fatimah, S.H., M.H. (2023) Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Akti. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Fenomena perbedaan pemidanaan tidak hanya terdapat pada putusan tindak pidana korupsi, tetapi juga merambah pada tindak pidana uang. Disparitas penerapan pidana penjara dan pembayaran ganti rugi dalam putusan perkara korupsi juga ditemukan selama pelaksanaannya. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Karena KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia, saat ini belum ada peraturan tertulis yang tegas dan komprehensif yang mengatur tentang tujuan dan asas pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan pertimbangan strategis dalam pemidanaan karena dapat menetapkan batasan, garis, arah, pedoman kebijakan, tujuan, dan standar pemidanaan yang menjadi landasan hukum bagi hakim (dan aparat penegak hukum lainnya) untuk menjatuhkan pidana sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dalam upaya pencegahan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini kemudian mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan No.26 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg; Putusan No. 87 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg; Putusan No. 94/PID.SUS-TPK/2018/PN Sby; Putusan No. 104/PID.SUS-TPK/2016/PN Mdn; dan Putusan No.23/Pid.Sus-TPK2022/PN PBR yang dijatuhkan kepada kelima Terdakwa (2) Apakah disparitas putusan hakim dapat terjadi dalam putusan tindak pidana korupsi suap aktif? (3) Bagaimanakah pedoman pemidanaan untuk tindak pidana korupsi suap aktif yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor? Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan case approach (pendekatan kasus), pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier, yang digunakan penulis untuk menganalisis dengan menggunakan metode teknik library research dan analisis bahan hukum metode deskriptif kualitatif

English Abstract

The phenomenon of differences in punishment is not only found in decisions on corruption crimes, but also extends to money crimes. Disparities in the application of imprisonment and payment of compensation in corruption case verdicts were also found during its implementation. Especially related to the application of criminal sanctions. Polemics in society will arise, when judges impose different punishments. As the Criminal Code is the main source of Indonesian criminal law, there is currently no explicit and comprehensive written regulation governing the objectives and principles of punishment. Sentencing guidelines are strategic considerations in sentencing because they can set limits, lines, directions, policy guidelines, objectives, and standards of punishment which become the legal basis for judges (and other law enforcement officials) to impose punishment so that it can be implemented effectively in crime prevention efforts. Based on this, this thesis then raises the formulation of the problem: (1) What is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict in the case of Decision No.26 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg; Decision No. 87 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg; Decision No. 94/PID.SUS-TPK/2018/PN Sby; Decision No. 104/PID.SUSTPK/2016/PN Mdn; and Decision No.23 /Pid.Sus-TPK2022/PN PBR imposed on the five Defendants (2) Is the judge's consideration in the verdict on the corruption crime of active bribery causing disparity? /Pid.Sus-TPK2022/PN PBR imposed on the five Defendants (2) Does the judge's consideration in the verdict on the corruption crime of active bribery cause disparity? (3) What are the sentencing guidelines for the corruption crime of active bribery contained in Article 5 paragraph (1) letter a of the Anti-Corruption Law? The author in this study uses a normative juridical method with a case approach, statute approach. With the types and sources of primary, secondary, tertiary legal materials, which the author uses to analyze using the library research technique and legal material analysis qualitative descriptive method

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	23 Jan 2024 03:35
Last Modified:	23 Jan 2024 03:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213311

Text (DALAM MASA EMBARGO) IAN SAMUEL SILITONGA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item