Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Label Halal Tanpa Memiliki Sertifikat Halal

Paramahamsa, I Gede Amartya and Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum and Muhammad Dahlan, S.H.. M.H. (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Label Halal Tanpa Memiliki Sertifikat Halal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu kekosongan hukum, yaitu pada UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur mekanisme sertifikasi halal. Merujuk pada perubahan UU JPH dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa prosedur sertifikasi dianggap melanggar ketentuan undang-undang, PP 39/2021 tidak mencantumkan sanksi administratif khusus untuk pelanggaran tersebut. Kekosongan hukum ini membuka celah bagi banyak produk berlabel halal tanpa prosedur sertifikasi yang benar, menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di masyarakat. Berdasarkan isu di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana problematika penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memberi label halal tanpa sertifikat halal? (2) Bagaimana pengaturan hukum yang tepat perihal sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa melalui sertifikasi halal? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, termasuk dalam hal sertifikasi halal sebagai implementasi hukum administrasi dalam melindungi ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Namun, regulasi sertifikasi halal tidak sepenuhnya berjalan karena ketiadaan sanksi bagi pelanggar yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi terlebih dahulu. Ketiadaan sanksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlu dilakukan pembaharuan hukum dengan mengadakan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang mencantumkan produk halal tanpa sertifikat halal. Pemerintah perlu merevisi undang-undang untuk memberikan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi, guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian di masyarakat. Pelaku usaha, terutama UMKM, harus mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare yang lebih mudah dan terjangkau. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pengenalan prosedur sertifikasi halal kepada pelaku usaha, agar semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan hukum terkait sertifikasi halal, sehingga produk halal bersertifikasi di Indonesia akan semakin meluas

English Abstract

In this thesis, the author addresses the issue of legal void, specifically in Law Number 33 of 2014 regarding Halal Product Guarantee (UU JPH) which governs the halal certification mechanism. Referring to the amendment of UU JPH in the Job Creation Law. Although business actors who include halal labels without certification procedures are considered to violate legal provisions, PP 39/2021 does not list specific administrative sanctions for such violations. This legal void opens the door for many products to be labeled halal without proper certification procedures, causing legal uncertainty and potentially leading to legal chaos in society. Based on the above issue, this research raises the following problem formulations: (1) What are the problems of law enforcement against business actors who give halal labels without halal certificates? (2) What is the proper legal arrangement regarding administrative sanctions for business actors who include a halal label without going through halal certification? This thesis is written using the normative juridical method with statute anf conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using grammatical, and systematic interpretations. Based on the research results, it can be concluded that the state has an obligation to provide legal protection for its citizens, including in terms of halal certification as an implementation of administrative law in protecting the availability of halal products for the community. However, the halal certification regulation is not fully implemented due to the absence of sanctions for violators who label their products as halal without certification first. This lack of sanctions leads to legal uncertainty and necessitates legal reform by establishing administrative sanctions for businesses that label their products as halal without a halal certificate. The government needs to revise the law to provide administrative sanctions for businesses that display halal labels without certification, in order to provide legal protection and certainty within society. Business owners, especially SMEs, must register their products for halal certification through a more accessible and affordable self-declare mechanism. The government also needs to improve socialization and introduction of halal certification procedures to businesses, ensuring all parties understand and comply with the legal provisions related to halal certification, thus expanding the availability of certified halal products in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	23 Jan 2024 03:07
Last Modified:	23 Jan 2024 03:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213291

Text (DALAM MASA EMBARGO) I Gede Amartya Param.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item