PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Desa Beji Kabupaten Pasuruan Dikaitkan Dengan Menurunnya Perekonomian Petani)

Siti, Aisyah and Dr. Muktiono,, S.H., M.Phil. and Anindita Purnama Ningtyas,, S.H., M.H. (2023) PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Desa Beji Kabupaten Pasuruan Dikaitkan Dengan Menurunnya Perekonomian Petani). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terhadap penegakan sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan pembuang limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54, dijelaskan pada pasal tersebut bahwa sanksi administrasi lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan. Penulisan penelitian menggunakan metode penelitiaan hukum Socio Legal dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yang yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik secara deskirptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dari hasil penelusuran penelitian ini menemukan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tersebut belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan berbagai faktor penghambat penegakan sanksi berupa lembaga penegaknya, sarana dan prasarana, serta kondisi dari masyarakat sendiri. Dalam lemahnya proses penegakan sanksi ini berakibat juga pada penurunan hasil panen para petani yang terdampak. Pemerintah Daerah belum menerapkan hukum yang berupa teguran maupun pencabutan izin, sehingga penyelenggaraan penegakan sanksi administrasi ini masih sekedar harapan saja. Untuk menanggulangi pencemaran terus berlanjut peran Lembaga Penegak Hukum mesti ditingkatkan disertai sarana dan prasarana yang cukup, agar keadaan dilapangan tidak berbeda dengan yang diharapkan dan akibat berupa kerugian yang dialami dapat teratasi.

English Abstract

This study aims to find out how the process of enforcing administrative sanctions given by the Environmental Service to waste disposal companies that cause environmental pollution. In accordance with Regional Regulation Number 8 of 2016 concerning Environmental Protection and Management Article 54, it is explained in the article that environmental administrative sanctions are in the form of written warnings, government coercion, freezing of permits and revocation of environmental permits. Research writing uses the Socio Legal legal research method using a Juridical Sociological approach which is then linked to statutory regulations. The legal material obtained will be analyzed using qualitative descriptive techniques, namely methods that aim to provide an overview of an object of research under study through samples or data that has been collected and draw conclusions that are generally accepted. From the search results, this study found that the enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2016 had not been carried out properly, this was due to various factors inhibiting the enforcement of sanctions in the form of enforcement agencies, facilities and infrastructure, as well as the conditions of the people themselves. The weak process of enforcing sanctions has also resulted in a decrease in the yields of affected farmers. The Regional Government has not implemented laws in the form of reprimands or revocation of permits, so that the enforcement of administrative sanctions is still just a hope. In order to deal with pollution that continues, the role of law enforcement agencies must be increased along with adequate facilities and infrastructure, so that conditions on the ground are not different from what is expected and the consequences in the form of losses experienced can be overcome.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	Penegakan, Sanksi Administrasi, Pencemaran Lingkungan Enforcement, Administrative Sanctions, Environmental Pollution
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	23 Jan 2024 03:00
Last Modified:	23 Jan 2024 03:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213284

Text (Dalam Masa Embargo) Siti Aisyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item