Rekonstruksi Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Membantu Presiden Untuk Menetapkan Arah Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Arsyad, Muhammad and Ria Casmi Arrsa, S.H., M.H. and Arif Zainudin, S.H., M.Hum. (2023) Rekonstruksi Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Membantu Presiden Untuk Menetapkan Arah Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis, mengangkat permasalahan Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Membantu Presiden Untuk Menetapkan Arah Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pilihan judul tersebut dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tugas Kompolnas yang seharusnya membantu Presiden dalam menetapakan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi sampai saat ini belum ada wujud resmi dokumen penetapan arah kebijakan Polri, hal demikian kemudian menimbulkan ketidaklengkapan hukum yang tentunya akan menimbulkan terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari bagi institusi Polri itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut; (1) Mengapa diperlukan rekonstruksi peran Komisi Kepolisian Nasional dalam membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia? (2) Bagaimana rekonstruksi peran Komisi Kepolisian Nasional yang efektif dalam membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di Komisi Kepolisian Nasional dalam membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengharuskan adanya rekonstruksi peran dengan berbagai pertimbangan meliputi pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk itu perlu memberikan legitimasi kewenangan yang lebih luas bagi Lembaga Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas kepolisian sekaligus penentu kebijakan startegis bagi Polri dengan menggunakan sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu Struktur (legal structur), Substansi (legal substancy), dan Budaya (legal cultur) dari sistem tersebut mampu mengatur Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kelembagaan, Pengembangan Anggaran, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam tubuh Komisi Kepolisian Nasional itu sendiri.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the role of the National Police Commission in assisting the President to calm the Policy Direction of the Indonesian National Police. The choice of title in this study was motivated by Kompolnas duties which should assist the President in setting policy directions for the Indonesian National Police, but until now there has been no official document for structuring Polri policy directions, this then creates legal incompleteness which will certainly cause problems. law in the future for the Polri institution itself. Based on this, the authors raised 2 (two) problem formulations, namely as follows; (1) Why is it necessary to reconstruct the role of the National Police Commission in assisting the President in setting policy directions for the Indonesian National Police? (2) How to reconstruct the effective role of the National Police Commission in assisting the President in setting policy directions for the Indonesian National Police? This study uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The types and sources of legal materials used in this study consist of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. The legal material analysis technique used is the SWOT technique (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). From the results of the research using the method above, the authors obtained answers to the problems that existed in the National Police Commission in assisting the President to set policy directions for the Indonesian National Police which facilitated the reconstruction of roles with various considerations including juridical and sociological considerations. more broadly for the National Police Agency as a police supervisory institution as well as strategic policies for the National Police by using a legal system consisting of three components, namely structure (legal structure), substance (legal substance), and culture (legal culture) of the system capable of regulating development Human Resources, Institutional Development, Budget Development, and Facilities and Infrastructure Development within the National Police Commission itself.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	22 Jan 2024 08:56
Last Modified:	22 Jan 2024 08:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213176

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Arsyad.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item