Urgensi Pengaturan Perizinan Dan Ketentuan Layanan Terhadap Penyedia Platform VPN (Virtual Private Network ) Ditinjau Dari Hukum Telematika

Handika, Muhammad Alfath and Diah Pawestri,, S.H., M.H., and Afrizal Mukti Wibowo,, S.H., M.H., (2023) Urgensi Pengaturan Perizinan Dan Ketentuan Layanan Terhadap Penyedia Platform VPN (Virtual Private Network ) Ditinjau Dari Hukum Telematika. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan urgensi pengaturan terhadap perizinan dan ketentuan layanan pada VPN sebagai sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia. Melihat dari profil penggunaan VPN yang cukup banyak di Indonesia serta mempertimbangkan resiko dan potensi pelanggaran dalam penggunaannya yang dapat merugikan berbagai pihak. Terlebih terdapat ketidak lengkapan norma dalam pengaturan vpn di indonesia, maka perlu ada pengaturan khusus mengenai layanan VPN di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Legalitas Dari Penyedia Layanan VPN Berdasarkan Perundang- Undangan Telematika di Indonesia? (2) Bagaimana konsep Ideal Terkait Pengaturan Perizinan dan Ketentuan layanan dari Penyedia Layanan VPN di Indonesia dengan Studi Perbandingan Peraturan Negara Rusia dan Uni Emirat Arab? Kemudian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approac h), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta menggunakan pendekatan komparatif (comparative Approach ). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, ekstensif, dan komparatif. Dengan menggunakan metode di atas, maka hasil penelitian menunjukan bahwa tidak semua Penyedia Layanan VPN diatur dalam perundang-undangan telematika di Indonesia. Akan tetapi kedudukan VPN di Indonesia legal sepanjang tidak ada larangan serta pertentangan dengan hukum telematika di Indonesia. Lebih lanjut, ditemukan bahwa dalam perundang-undangan telematika di Indonesia belum terdapat mekanisme perizinan yang secara khusus mengatur VPN. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukan bahwa ada aspek penting dalam konsep ideal pengaturan perizinan dan ketentuan layanan yang merupakan hasil transplantasi Federal Law 149-FZ milik Rusia dan Telecommunications Regulatory Authority Regulation milik Uni Emirat Arab. Setidak-tidaknya memenuhi tiga unsur yaitu penggolongan subjek VPN dalam ketentuan perundang-undangan, Kewajiban melakukan izin untuk lisensi beroperasi, serta ketentuan layanan dalam perizinan tersebut yang disesuaikan dengan dengan norma, kebiasaan, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of the urgency of regulating licensing and terms of service for VPNs as an electronic system that operates in Indonesia. Seeing from the quite a lot of VPN usage profiles in Indonesia and considering the risks and potential violations in their use that can be detrimental to various parties, it is necessary to have special arrangements regarding VPN services in Indonesia. Based on the foregoing, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the legality of a VPN service provider based on the telematics law in Indonesia? (2) How is the ideal concept related to licensing arrangements and terms of service from VPN service providers in Indonesia with a comparative study of regulations from Russia and the United Arab Emirates? Then in writing this thesis using the normative juridical method with the statutory approach method, conceptual approach, and using a comparative approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical, extensive and comparative interpretation methods. By using the method above, the results of the study show that not all VPN Service Providers are regulated by telematics legislation in Indonesia. However, the position of a VPN in Indonesia is legal as long as there are no restrictions or conflicts with telematics law in Indonesia. Furthermore, it was found that in the telematics legislation in Indonesia there is no licensing mechanism that specifically regulates VPNs. Furthermore, the results of the study show that there are important aspects in the ideal concept of licensing arrangements and terms of service which are the result of a transplant of Russia's Federal Law 149-FZ and the United Arab Emirates' Telecommunications Regulatory Authority Regulation. at least meet three elements, namely the classification of VPN subjects in statutory provisions, the obligation to obtain permits for licenses to operate, and the terms of service in these permits which are adjusted to the norms, customs and positive laws that apply in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	22 Jan 2024 07:34
Last Modified:	22 Jan 2024 07:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213090

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Alfath Handika.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item