Urgensi Pengaturan Pemberian Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Ganti Kerugian Salah Tangkap

Gultom, Gita Anggita and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S and Alfons Zakaria, S.H., LL.M. (2023) Urgensi Pengaturan Pemberian Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Ganti Kerugian Salah Tangkap. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai pemberian denda kepada korban salah tangkap atas keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian. Ganti kerugian korban salah tangkap ialah hak dimana seorang berhak mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang mana berupa imbalan berupa sejumlah uang dikarenakan orang tersebut ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili dengan tanpa adanya alasan yang berdasarkan undang-undang ataupun dikarenakan kekeliruan mengenai orangnya maupun hukum yang diterapkan menurut cara yang sudah diatur pada KUHAP, yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Hak yang seharusnya diterima oleh korban yaitu materi ganti kerugian yang seharusnya dibayarkan tepat waktu yang mana jika terlambat harus serta membayarkan denda keterlambatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Apa urgensi pengaturan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap?; (2) Bagaimana alternatif pengaturan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan akan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari pembahasan dalam skripsi ini, hasil yang didapatkan ialah pentingnya mengatur lebih lanjut pemberian denda atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian kepada korban salah tangkap yang mana hal tersebut memberikan kepastian hukum dan juga melindungi hak-hak yang seharusnya sudah menjadi milik korban dan juga mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat serta memberikan efektifitas atas waktu pembayaran ganti kerugian, urgensi tersebut memberikan rasa adil terhadap korban yang mana hak mereka mendapatkan pembayaran ganti kerugian tepat waktu. Dengan adanya denda atas keterlambatan tentu akan mengurangi keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap. Selain itu alternatif pengaturan mengenai denda keterlambatan pembayaran ganti rugi ialah dengan memberikan bunga atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian dan juga pemberian sanksi administratif kepada menteri keuangan yang mana bisa memaksimalkan ketepatan waktu pembayaran ganti kerugian tersebut.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of providing fine to victims of error in persona for late payment of fine. Fine for victims of error in persona is the right of a person to obtain fulfillment of his demands in the form of fine for a sum of money for being arrested, detained, prosecuted, or tried without reason based on law or or due to a mistake regarding the person or the law applied in the manner regulated in the Criminal Procedure Code, which is regulated in Government Regulation Number 92 of 2015. In the return of rights that should be received by the victim, namely material fine that should be paid on time, which if late must be paid and pay fine for delay. Based on this background, the author raises two formulations of problems in this thesis, namely: (1) What is the urgency of regulating fine for late payment fine of error in persona ?; (2) What are the alternative arrangements for fine for late payment fine of error in persona? This research uses normative juridical research methods with a research approach, namely Statute Approach and Case Approach. The results of this study show that legal protection arrangements for victims of error in persona are regulated in Law Number 8 of 2018 1981 Code of Criminal Procedure and further regulated in Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Implementation of the Code of Criminal Procedure. Based on the discussion in this thesis, the result obtained is the importance of further regulating the provision of fine for late payment of fine to victims of error in persona which provides legal certainty and also protects the rights that should already belong to victims and also prevents abuse of power over society and provides effectiveness over the timing of fine payments, the urgency provides a sense of fairness to victims whose rights are to get timely fine payments. With fine for late payment, it will certainly reduce delays in payment of error in persona fine. In addition, alternative arrangements regarding fine for late payment of fine are by providing interest for late payment of fine and also granting administrative sanctions to the minister of finance which can maximize the timeliness of payment of fine.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	22 Jan 2024 06:56
Last Modified:	22 Jan 2024 06:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/213060

Text (DALAM MASA EMBARGO) Gita Anggita Gultom.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item