Implikasi Yuridis Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan Yang Telah Ada Pembagian Warisan (Studi di Blitar Raya)

Atmaja, Muhaimin Sunjaya and Prof. Dr. Suhariningsih,, S.H., S.U. and Hariyanto Susilo,, S.H., M.Kn. (2023) Implikasi Yuridis Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan Yang Telah Ada Pembagian Warisan (Studi di Blitar Raya). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan tentang implikasi yuridis atau akibat hukum penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang telah ada pembagian warisan. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 mengatur bahwa jika penerima warisan lebih dari satu dapat langsung diberikan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris. Pada praktiknya terdapat Kantor Pertanahan yang menolak untuk mendaftarkan permohonan peralihan harta warisan sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam hal pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah: 1) Mengapa Kantor Pertanahan menolak pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang telah ada pembagian warisan dan mengharuskan didaftarkan terlebih dahulu kepada semua ahli waris? 2)Bagaimana implikasi yuridis pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dengan akta pembagian waris namun didaftarkan kepada semua ahli waris oleh Kantor Pertanahan? Pendekatan penelitian ini diawali oleh pendekatan empiris (empirical approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Secara praktik, Pasal 42 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak berlaku efektif karena berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Freadman, indikator tiap-tiap sub-sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tersebut tidak dipenuhi dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak efektifnya penerapan Pasal 42 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut sekaligus juga menyebabkan norma dapat dikatakan tidak berlaku secara sosiologis. Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 42 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 berakibat pada implikasi yuridis kerugian yang dialami oleh masyarakat, kerugian tersebut berbentuk materiil dan non-materiil. jika ketentuan Pasal 42 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak diterapkan maka masyarakat harus berkali-kali melakukan pembayaran pajak BPHTB dan PPh. Kerugian non-meteriil tersebut berupa pendaftaran yang waktunya berlarut-larut dan membuat proses pendaftaran tersebut tidak efektif dan efisien. Serta hal tersebut bertentangan dengan asas-asas pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 khusunya dalam asas sederhana dan asas terjangkau.

English Abstract

This research analyzes the juridical implication and the legal consequence of the denied registration of land right transfer because the inherited asset has been duly distributed. The inheritance matters are governed under Article 42 paragraph (4) of the Government Regulation Number 24 of 1997, specifying that inherited assets can be directly distributed to heirs if there is more than one party receiving the inheritance according to the evidentiary statement of heirs and inherited asset distribution. However, some land agencies deny the registration in this context as specified in Article 42 paragraph (4) of the Government Regulation Number 24 of 1997, sparking legal uncertainty in the land registration concerned. Departing from this issue, this research aims to investigate 1) why land agencies deny the land right transfer in the case of distributed inherited assets and why prior registration is required for all heirs involved; 2) what juridical implication may arise in the case of inheritance with the deeds of inherited assets registered for all heirs to a land agency. This research employed empirical, case, and statutory approaches. Practically, Article 42 paragraph (4) of the Government Regulation Number 24 of 1997 is not effectively in place since, according to the theory of effectiveness introduced by Freadman, the indicators of the sub-systems consisting of legal substance, structure, and culture do not run appropriately, thereby causing ineffective implementation of Article 42 paragraph (4) of the Government Regulation Number 24 of 1997 and stopping the norms from functioning sociologically. The failure to put in place the provision of Article 42 paragraph (4) of the Government Regulation Number 24 of 1997 has led to material and immaterial losses that the public suffers. The absence of proper application of this regulation will force people to keep paying Land and Building Title Acquisition Fee and income tax. The non-material loss involves a lengthy, inefficient, and ineffective registration process. This condition certainly contravenes the principles of land registration governed under Article 2 of the Government Regulation of 1997 concerning simplicity and affordability.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	22 Jan 2024 03:25
Last Modified:	22 Jan 2024 03:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212938

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) MUHAIMIN SUNJAYA ATMAJA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item