Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Gratifikasi Dari Perspektif Keadilan Hukum (Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Malaysia)

Kusumonegoro, Gendis Afina Turfa and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S and Ardi Ferdian, S.H., M.Kn (2023) Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Gratifikasi Dari Perspektif Keadilan Hukum (Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Malaysia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pembuktian terbalik merupakan pembuktian yang beban pembuktiannya di bebankan kepada terdakwa. Pembuktian terbalik di Indonesia terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana gratifikasi. Pembuktian terbalik di Indonesia tetap mendahulukan hak terdakwa sehingga dibutuhkan batasan nilai suap dalam pembuktian. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rasio legis latar belakang pembuat undangundang menentukan nilai pembuktian terbalik yaitu Rp 10.000.000,00 atau lebih, mempelajari lebih lanjut mengenai pembuktian terbalik, dan membandingkan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dengan negara lain yaitu Malaysia. Pembuktian terbalik merupakan upaya luar biasa untuk tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Perbandingan yang dilakukan dengan negara Malaysia dikarenakan Indonesia urutan sebagai negara terkorupsi masih dibawah Malaysia. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan ini melalui pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu adalah cara yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau dengan pendekatan kepustakaan guna mendapatkan jawaban dan konklusi yang komprehensif mengenai pembuktian terbalik sebagai penyelesaian tindak pidana gratifikasi dalam perspektif keadilan hukum.

English Abstract

Reverse evidence in Indonesia is contained in Article 12B of Law Number 20 of 2001 regarding the crime of gratification. Reverse proof in Indonesia still prioritizes the rights of the accused so a limit on the value of bribes is needed in proof. This paper aims to find out the legal background ratio of lawmakers determining reversed evidentiary values of Rp. 10,000,000.00 or more, to learn more about overturned proofs, and to compare reversed proofs in corruption crimes with other countries, namely Malaysia. The reverse proof is an extraordinary effort for corruption which is categorized as an extraordinary crime. The comparison was made with Malaysia because Indonesia's ranking as a corrupt country is still below Malaysia. The methodology used in this writing is a research approach using normative juridical methods. That is a way that is focused on examining the application of the principles or norms in positive law or with a literary approach to obtain comprehensive answers and conclusions regarding reversed verification as a settlement of criminal acts of gratification in the perspective of legal justice.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	22 Jan 2024 02:53
Last Modified:	22 Jan 2024 02:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212902

Text (DALAM MASA EMBARGO) Gendis Afina.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item