Tanggung Jawab Perusahaan Fintech Yang Memuat Klausula Eksonerasi Pada Syarat dan Ketentuan Umum Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Caesar, Muchamad Rizky and Diah Pawestri Maharani,, S.H., M.H. and Rumi Suwardiyati,, S.H., M.Kn (2023) Tanggung Jawab Perusahaan Fintech Yang Memuat Klausula Eksonerasi Pada Syarat dan Ketentuan Umum Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara syarat dan ketentuan umum sebagai perjanjian baku yang terdapat pada berbagai perusahaan fintech berbasis P2P Lending di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat permasalahan dalam platform termasuk kegagalan perlindungan data pribadi maka perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana karakteristik klausula eksonerasi pada perusahaan-perusahaan Fintech P2P Lending di Indonesia? dan (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab Perusahaan Fintech yang memuat klausula eksonerasi terkait kegagalan perlindungan data pribadi konsumen? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet kemudian, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian penulis ialah bahwa terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan Fintech yang menerapkan klausula eksonerasi. Karateristik dari klausula eksonerasi pada perusahaan-perusahaan tersebut ialah: berupa perjanjian baku, Pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk membebaskan tanggung jawab dan ganti rugi akibat segala kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan Adanya peristiwa mengenai kejadian atau perbuatan yang dianggap sebagai force majeure oleh pelaku usaha. Klausula eksonerasi yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan Umum berbagai perusahaan fintech P2P Lending tersebut dapat batal demi hukum. Akibat hukum tersebut didasari oleh tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum tersebut telah melanggar ketentuan 5 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, bentuk tanggung jawab berbagai perusahaan fintech P2P Lending yang memuat klausula eksonerasi tersebut ialah melakukan ganti rugi terhadap para konsumennya. Ganti rugi tersebut dapat dituntut oleh konsumen melalui upaya non-litigasi dan litigasi. Selain ganti rugi, juga wajib memberitahukan secara tertulis kegagalan perlindungan data pribadi tersebut dan menerima sanksi administratif. Sanksi pidana dapat dijatuhkan dalam pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

English Abstract

This research was motivated by the conflict of norms between general terms and conditions as standard agreements found in various P2P Lending-based fintech companies in Indonesia with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The standard agreement contains an exoneration clause that contains conditions limiting or even completely removing the responsibility that should be imposed on business actors. So that if in the future there are problems on the platform including failure to protect personal data, the company is not responsible for losses suffered by consumers. Based on these problems, the author raises the formulation of the problem in this study, namely: (1) What are the characteristics of exoneration clauses in Fintech P2P Lending companies in Indonesia? and (2) What is the form of responsibility of Fintech Companies that contain exoneration clauses related to the failure of consumer personal data protection? In this study, the author uses normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through literature study and internet search then, analyzed using descriptive analysis techniques with grammatical and systematic interpretation. The result of the author's research is that there are 10 (ten) Fintech Companies that apply exoneration clauses. The characteristics of the exoneration clauses in these companies are: in the form of standard agreements, business actors require consumers to release responsibility and compensation due to all negligence committed by business actors, and The existence of events or actions that are considered force majeure by business actors. The exoneration clauses contained in the General Terms and Conditions of various fintech P2P Lending companies can be null and void. The legal consequences are based on the non-fulfillment of objective conditions in the legal conditions of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Such objective requirements must not contradict laws and regulations. Meanwhile, the General Terms and Conditions have violated the provisions of 5 laws and regulations in Indonesia. Then, the form of responsibility of various fintech P2P Lending companies that contain the exoneration clause is to compensate their consumers. Such damages can be claimed by consumers through non-litigation and litigation efforts. In addition to compensation, it is also mandatory to notify in writing of the failure of personal data protection and receive administrative sanctions. Criminal sanctions may be imposed in further evidence of the existence of an element of guilt.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	Klausul Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Teknologi Finansial, Exoneration Clause, Consumer Protection, Financial Technology
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	22 Jan 2024 03:03
Last Modified:	22 Jan 2024 03:03
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212899

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Muchamad Rizky Caesar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item