Reformulasi Pengaturan Syarat Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dr. Tunggul Anshari, S.N., S.H., M.H and Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H (2023) Reformulasi Pengaturan Syarat Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis menggagas Reformulasi Pengaturan Syarat Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan pokok; pertama, usia minimum untuk menikah dan dispensasi pernikahan bertentangan satu sama lain. Kedua, meski hanya mencakup hukum acara, UU Nomor 16 Tahun 2019 menawarkan alternatif dispensasi nikah. Dalam hal dispensasi tidak diperkenankan, pengadilan negeri dan agama dapat menggunakannya. Dengan hanya memberikan keringanan untuk “alasan yang sangat mendesak” yang dibuktikan dengan bukti pendukung yang cukup, UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur hukum materiil. Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penulisan tesis ini adalah menganalisis syarat pemberian dispensasi kawin dalam hal perkawinan dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan merumuskan formulasi hukum tentang syarat pemberian dispensasi kawin yang memuat asas keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa batasan terkait dengan usia perkawinan hingga syarat-syarat perkawinan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pelaksanaan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur adalah bersifat relatif yang artinya dapat dikesampingkan melalui mekanisme dispensasi kawin. Secara normatif tidak ada rambu-rambu yang pasti dan jelas kapan suatu permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan atau ditolak, dengan melihat beberapa penetapan yang ada di Indonesia, ada kekaburan dalam menetapkan syarat dispensasi kawin sehingga terhadap suatu kondisi pengajuan tertentu, ada hakim yang menerima dan ada yang menolak permohonan sehingga dibutuhkan kriteria baku, tentang alasan-alasan diajukannya dispensasi perkawinan. Sehingga menurut penulis, perlu ditambahkannya pengaturan syarat pemberian dispensasi kawin terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat asas keadilan. Keadilan dalam konteks dispensasi kawin ialah dalam rangka memberikan proteksi untuk anak agar mencegah perkawinan dibawah umur seperti kesulitan ekonomi paska perkawinan, alasan kesehatan bagi kondisi istri yang sedang hamil tetapi masih belum menginjak remaja, sampai pada kondisi psikologis sesama pasangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU Perkawinan 2019 dengan menambahkan syarat pengajuan dispensasi kawin khususnya mengenai hamil diluar nikah, dan menegaskan tanpa alasan-alasan spesifik tersebut maka hakim harus menolak permohonan tersebut.

English Abstract

The author begins a Reformulation Of The Regulation On The Conditions For Granting Marriage Dispensation In Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments To Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage. This viewpoint is prompted by two major issues. First, the minimum marriage age and the dispensation of marriage contradict each other. Second, despite the fact that it solely addresses procedural legislation, legislation Number 16 of 2019 provides an alternative dispensation for marriage. If the dispensation is not allowed, the district and religious courts may utilize it. The Marriage Law does not rigorously govern material law by only giving relief for "very urgent reasons" as proven by substantial supporting evidence. Taking into account the aforementioned, the goal of writing this thesis is to analyze the requirements for granting marital dispensation in the case of underage marriages based on Law Number 16 of 2019 and to develop a legal formulation for the requirements for granting marital dispensation that incorporates the principle of justice. Normative legal research is the strategy employed, and it combines statutory, conceptual, and case-based approaches. According to the research's findings using the aforementioned methodology, the limitations on marriage's age and conditions that are intended to prevent and lessen the implementation of marriages at young or underage ages are relative, which means they can be disregarded through mechanisms for marriage dispensation.. By examining several existing Indonesian provisions, it can be seen that there is ambiguity in determining the conditions for marital dispensation. As a result, for a given filing condition, there are judges who accept and there are judges who refuse the application, thus the standard criteria are needed, regarding the reasons for submitting a marriage dispensation. Therefore, the author claims that Law Number 16 of 2019, which incorporates the concept of justice, has to be amended to include provisions for the requirements for granting a marriage dispensation. Justice in the context of marriage dispensation is in the framework of providing protection for children to prevent underage marriages, such as economic issues following a marriage, health issues with a pregnant woman who is still a young adult, to psychological issues with other relationships. It is necessary to alter the 2019 Marriage Law to include the requirements for requesting a marriage dispensation, notably with relation to an unwed pregnancy, and to state that the court must reject the application in the absence of these specific explanations

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	22 Jan 2024 02:00
Last Modified:	22 Jan 2024 02:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212838

Text (DALAM MASA EMBARGO) FREDY ALPIN GUNAWAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item