Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial

Laksono, Fina Tabriza and Prof. Dr. Sudarsono, SH., M.S and Haru Permadi, S.H., M.H (2023) Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial. Penelitian ini dilakukan karena masih terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelengggara pengumpul sumbangan untuk bencana alam terkait larangan meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial? Serta Apa faktor penghambat dan solusi dalam Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode socio legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukan bahwa Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial tentang larangan meminta sumbangan khususnya untuk korban bencana alam dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan pihak pengumpulan sumbangan untuk korban bencana alam yang tidak berizin ke Dinas Sosial. Sekaligus belum pernah ada penegakan hukum baik penegakan preventif maupun penegakan represif dari Satpol PP dan Dinas Sosial. Ketidakefektifan peraturan tersebut juga terjadi karena faktor penghambat dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa seharusnya para pihak pengumpul sumbangan untuk bencana mengurus perizinan ke Dinas Sosial terlebih dahulu sebelum aksi kegiatan dilakukan. Lalu belum ada solusi yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial terkait pelanggaran tersebut.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	22 Jan 2024 01:19
Last Modified:	22 Jan 2024 01:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212799

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fina Tabriza Laksono.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item