Urgensi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Ardiyansyah, Try Probo and Dr. Tunggul Anshari, S.N S.H., M.H and Dr. Muktiono, S.H., M.Phil (2022) Urgensi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Wakil kepala daerah termasuk jabatan yang dimiliki seseorang dengan sebuah peran penting dalam membantu kepala daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah hingga berjalan dengan baik, maka apabila terjadi sebuah kekosongan jabatan maka jabatan yang ditinggalkan diharuskan untuk diisi segera. Dalam penyelenggaran suatu sistem pemerintahan, kehadiran dari seorang wakil kepala daerah di Indonesia seketika waktu dapat memungkinkan untuk terjadinya sebuah kekosongan dari jabatan wakil kepala daerah yang disebabkan oleh suatu hal ialah berhenti ataupun diberhentikan sebab suatu hal tertentu sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 176 (4) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota yang menyatakan bahwasanya pengisian tersebut ditentukan apabila jangka waktu jabatan masih tersisa lebih dari 18 bulan sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif termasuk metode yang dilaksanakan dengan mengkaji penerapan dari norma ataupun kaidah pada hukum positif yang mana itu guna mendapatkan suatu kebenaran yang didasari logika keilmuan dari sudut pandang normatif. Penelitian ini memakai interpretasi sistematis ialah dengan menafsirkan suatu UU sebagai bagian dari keseluruhan dari sistem perundang-undangan serta interpretasi gramatikal ialah menafsirkan UU berdasarkan istilah yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini bertujuan guna mengetahu� makna dari suatu aturan pada peraturan perundang-undangan dan mengura�kannya menurut susunan kata ataupun buny�nya, bahasa, makna maupun arti dari ketetapan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dengan bahasa awam serta umum serta menganalisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengisian wakil jabatan yang berhalangan tetap dan juga terkait pemerintahan daerah. Permasalahan yang diangkat ialah terkait urgensi pengisian jabatan wakil kepala yang herhalangan tetap yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 176 (4) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota yang dilakukan apabila jangka waktu jabatan masih tersisa lebih dari 18 Bulan sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat urgensi terkait pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian, diperlukan sebuah norma hukum yang mengatur tentang batas waktu maksimal terkait pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap dimana masih tersisa masa jabatan 18 bulan lebih yg tercantum pada ketentuan pasal Pasal 176 Ayat (4) Undang Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota agar pelaksaaan sistem pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik dan tercapai sesuai tujuan

English Abstract

The research method used in this study includes normative juridical research. Normative legal research contains methods that are carried out by examining the application of norms or rules to positive law which are in order to obtain a truth based on scientific logic from a normative point of view. This study uses a systematic interpretation by interpreting the law as part of the overall legal system and grammatical interpretation by interpreting the law based on the terms contained in the law. This aims to find out the meaning of a rule in the legislation and to describe it according to the wording or sound, language, meaning, and meaning of the provisions of the legislation which are described in lay and general language, and to analyze it with the provisions of the laws and regulations governing related to filling in deputy positions who are permanently absent and also related to the regional government. The issue raised is related to the urgency of filling the position of deputy's head who is permanently prevented from being carried out based on the provisions of Article 176 (4) of Law no. 10 of 2016 concerning the Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors which are carried out if the remaining term of office is more than 18 months after the vacant position of the deputy regional head. The results of the study indicate that there is urgency related to filling the vacancy for the position of deputy regional head who is unable to remain in the government system in Indonesia. Then, we need a legal norm that regulates the maximum time limit related to filling the vacant position of deputy regional head who is permanently unable to remain in office for more than 18 months as stated in the provisions of Article 176 Paragraph (4) of Law No. 10 of 2016 concerning Elections. Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors so that the implementation of the government system in the regions can run well and be achieved according to the objectives.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	15 Feb 2024 03:06
Last Modified:	15 Feb 2024 03:06
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212730

Text (DALAM MASA EMBARGO) 212730 Try Probo Ardiyansyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item