Konstruksi Hukum Bank Akta Notaris sebagai Media Penyimpanan Protokol Notaris Oleh

Paripurno, Roro Dyah and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum and Rika Kurniaty,, S.H., MA., Ph.D (2022) Konstruksi Hukum Bank Akta Notaris sebagai Media Penyimpanan Protokol Notaris Oleh. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini membahas mengenai konstruksi hukum bank akta notaris sebagai media penyimpanan protokol notaris karena adanya kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan penyimpanan protokol notaris elektronik. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dan merumuskan, yaitu: (1) konstruksi hukum penyimpanan protokol notaris melalui Bank Akta Notaris dalam pelaksanaan kewenangan Cyber Notary sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P juncto Pasal 63 ayat (5) UUJN-P junto Pasal 6 UUITE juncto Pasal 68 ayat (1) UUKearsipan; (2) pihak yang berwenang atas penyelenggaraan Bank Akta Notaris sebagai media penyimpanan protokol notaris. Permasalahan tesis ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan komprehensif mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pokok permasalahan dianalisa menggunakan bahan hukum primer yaitu hukum positif Indonesia dan hukum positif Belgia meliputi Art. 199 juncto Art. 315 Het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2017, Art 13 j.o Art 18 Loi du 25 vent\^se an XI contenant organisation du notariat 16 MARS 1803 dan Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notari\"le Aktebank 18 MAART 2020. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia membolehkan alih media arsip notaris ke dalam bentuk elektronik, namun terdapat kekosongan hukum mengenai penyelenggaraannya. Penyelenggaraan penyimpanan protokol notaris secara elektronik melalui Bank Akta Notaris memerlukan pembentukan hukum baru. Materi muatan yang diperlukan untuk hal tersebut dapat meninjau pengaturan hukum negara lain, yaitu negara Belgia. Hasil perbandingan dengan hukum positif Belgia, diketahui terdapat tujuh indikator pengaturan mengenai penyimpanan akta notaris secara elektronik melalui Notari\"le Aktebank. Indikator tersebut meliputi penunjukkan lembaga, pendirian lembaga, pengaturan penomoran, pengaturan jangka waktu penyimpanan, pengaturan akses dokumen elektronik, pengaturan pengajuan dan pendaftaran dokumen elektronik dari akta notaris, dan pengaturan penyimpanan pada lembaga penyimpanan elektronik. Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan akta, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut untuk menjalankan kewenangan tersebut. UUJN juncto UUJN-P memerlukan pembaharuan hukum yang mengakomodir protokol notaris elektronik dan penunjukkan Bank Akta Notaris sebagai lembaga kearsipan notaris. Penyimpanan protokol notaris elektronik dilakukan untuk protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Penyelenggaraan Bank Akta Notaris melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Pengawas Notaris, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Notaris. Dengan demikian, konstruksi hukum penyimpanan protokol notaris elektronik perlu mengakomodir tujuh indikator pengaturan serta kewenangan penyelenggaraan Bank Akta Notaris perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

English Abstract

This present thesis discusses the legal construction of notarial deed bank as the media of notarial protocol storage, since there is a legal vacuum regarding implementation of electronic notarial protocol storage. This study aims to analyze and formulate: (1) legal construction of notarial protocol storage through Notarial Deed Bank in the implementation of Cyber Notary authority as stated in Article 15 paragraph (3) UUJN-P juncto Article 63 paragraph (5) UUJN-P junto Article 6 UUITE juncto Article 68 paragraph (1) Archives Law; (2) the authorized party to manage the Notarial Deed Bank as the medium of a notarial protocol storage. The background of the problem in this thesis was derived from the absence of a comprehensive regulation regarding the electronic storage of notarial protocols. This thesis is considered as normative legal research as it used a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The subject matter was analyzed using primary legal materials, which were positive law of Indonesia and positive law of Belgium including Art. 199 junto Art. 315 Het Belgisch Staatsblad van 20 july 2017, Art 13 j.o Art 18 Loi du 25 ventôse an XI contenant organization du notariat 16 MARS 1803 and Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank 18 MAART 2020. Legal materials were analyzed using grammatical interpretation, systematic interpretation, and comparative interpretation techniques. The research result conclude that positive law in Indonesia allows the transfer of notary archive media into electronic form, but there is a legal vacuum regarding its implementation. The implementation of electronic notarial protocol storage through the Notarial Deed Bank requires the establishment of a new law. The content material needed for this purpose can be utilized further to review the regulations of other countries, which is Belgia. According to the comparison with positive law in Belgium, it was known that there were seven regulatory indicators concerning the electronic storage of notarial deeds through Notariële Aktebank. These indicators include the appointment of institutions, the establishment of institutions, regulations for numbering, storage periods regulations, regulations for access to electronic documents, regulations for filing and registering electronic documents from notarial deeds, and regulations for storage at electronic storage institutions. Notaries have the authority to keep the deed, but there are no further regulations to exercise this authority. UUJN juncto UUJN-P requires the reformation of law that accommodates the electronic notarial protocol and the appointment of a Notarial Deed Bank as a notary archives institution. Electronic notarial protocol storage is carried out for notary protocols aged 25 (twenty-five) years or more. The implementation of the Notarial Deed Bank involves the Ministry of Law and Human Rights, the Notary Supervisory Council, the National Cyber and Crypto Agency, and a Notary. Therefore, the legal construction of electronic notarial protocol storage requisites to accommodate the seven regulatory indicators, and the authority to administer the Notarial Deed Bank needs to be further arranged in implementing regulations as well

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	26 Jan 2024 01:23
Last Modified:	26 Jan 2024 01:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212711

Text (DALAM MASA EMBARGO) 212711 Roro Dyah Paripurno.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item