Implikasi Yuridis Penyitaan Oleh Penyidik Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara

Yusron, Ilham and Dr. Yuliati,, S.H., LL.M. and Alfons Zakaria,, S.H., LL.M. (2022) Implikasi Yuridis Penyitaan Oleh Penyidik Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Ilham Yusron, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2022, Implikasi Yuridis Penyitaan Oleh Penyidik Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara, Dr. Yuliati, S.H., Ll.M., Alfons Zakaria, S.H., Ll.M. Permasalahan Yang Dilatarbelakangi Oleh Perbedaan Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Permasalahan Yang Melatarbelakangi Bahasan Skripsi Ini Karena Dapat Mengakibatkan Konflik Peraturan Perundang-Undangan. Konflik Hukum Tersebut Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Yang Terkait Keberadaan Aset Negara Dalam Bumn Yang Memiliki Hubungan Dengan Penyitaan Oleh Penyidik Terhadap Harta Kekayaan Bumn. Kemudian Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Mengatur Larangan Penyitaan Aset Negara. Berdasarkan Alasan Tersebut, Maka Penulis Mengangkat Rumusan Masalah Sebagai Berikut: (1) Apakah Penyitaan Terhadap Aset Bumn Bertentangan Dengan Undang- Undang? (2) Apa Implikasi Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Pidana Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang? Untuk Menjawab Permasalahan, Penulis Menggunakan Jenis Penelitian Normatif, Sedangkan Jenis Bahan Hukum Yang Digunakan Adalah Bahan Hukum Primer Dan Sekunder, Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Terkait Dengan Metode Analisis Bahan Hukum Menggunakan Interpretasi Gramatikal. Maka Dapat Diperoleh Jawaban, Tanggung Jawab Pidana Terkait Dengan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Bumn Dapat Dibebankan Pada Badan Usaha Milik Negara Jika Didasarkan Pada Pasal 4 Undang-Undang Bumn Karena Bumn Memiliki Kekayaan Negara Yang Terpisah. Namun, Pasal 1 Angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lebih Tidak Diutamakan Dibanding Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Sesuai Asas Lex Superior Derogat Lex Inferior. Oleh Karena Itu, Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Yang Merumuskan Barang Milik Negara Diperoleh Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Berkesinambungan Dengan Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara Yaitu Perusahaan Negara Merupakan Cakupan Dari Keuangan Negara, Dimana Tidak Terjadi Peralihan Hak Negara Kepada Bumn Saat Dilakukan Pemisahaan Kekayaan Atau Penyertaan Modal. Maka Aset Bumn Termasuk Barang Milik Negara. Oleh Karena Itu Penyidik Bertentangan Dengan Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Jika Menyita Aset Bumn Yang Mengakibatkan Pelanggaran Asas Legalitas Melarang Penyitaan Terhadap Aset Milik Negara Karena Kekayaan Bumn Termasuk Barang Milik Negara. Jika Penyitaan Oleh Penyidik Terhadap Aset Bumn Dilakukan Maka Implikasi Yuridis Menurut Kuhap Adalah Penyitaan Tersebut Tidak Sah Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang- Undang Maka Pihak Yang Dirugikan Dapat Diajukan Praperadilan. Namun Jika Persidangan Telah Berlangsung Maka Terdakwa Dapat Mengajukan Eksepsi Atau Keberatan Terhadap Surat Dakwaan.

English Abstract

In this thesis, the author of discussing the problem is supported by the fact that an arrangement that lead to conflict rules relating to all the wealth within the agency state owned enterprises associated with confiscation by an investigator of wealth owned, country the conflict that law is found in Law number 19 years 2003 concerning SOEs with Law number 17 years 2003. concerning state financesThen the ban confiscation of a country governed in article 50 Law number 1 years 2004 concerning state treasury Based on this reason, the authors raise the formulation of the following problems (1) Is the confiscation of SOEs assets contrary to the law? (2) What are the juridical implications for handling criminal trials that are contrary to the provisions of the law? To answer the problem, the author uses the type of normative research, while the type of legal material uses primary legal materials and secondary legal materials, the method of approach used in this study is the statue approach and legal analysis method approach using grammatical interpretation. It can be obtained answers that state owned cannot be charged criminal responsibilities related to the crime committed. Based on article 50 law of, based on article 4 Law of SOEs, capital soe separated from the wealth of the country. Because wealth separated to state-owned through capital participation does not occur the transfer of rights the state of being state-owned. State owned is state finances in accordance with article 2 state finances laws and article 1 number 10 State Treasury Laws that regulates the state property earned on the the national budget (state budget) be given higher priority 1 of article 21 the 2014 the government regulation no 27 years on the management of goods belonging to the state as the principle of lex superior derogat lex inferior. Hence investigator who seize the soe violate the principle of legality because contrary to article 50 State Treasury Laws regulating the ban to the confiscation of state assets to the richness of soe including state property obtained from the capital that comes from the burden of the state budget. If confiscation by investigators against those of soe is then juridice implication is the confiscation was not legally on conflict with the law then the injured party can be lodged pretrial. But if the trial has lasted so the defendant can ask exception or objection against indictment.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	25 Jan 2024 01:47
Last Modified:	25 Jan 2024 01:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212674

Text (DALAM MASA EMBARGO) 212674 ILHAM YUSRON.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item