Perlindungan Hukum Tanah Kas Desa (Tkd) Belum Bersertipikat Terhadap Kegiatan Jual-Beli Tanah Kas Desa Oleh Aparatur Desa

Maharani, Giga Firstia and Dr. Herlindah,, S.H., M.Kn. and Muhammad Dahlan,, S.H., M.H. (2022) Perlindungan Hukum Tanah Kas Desa (Tkd) Belum Bersertipikat Terhadap Kegiatan Jual-Beli Tanah Kas Desa Oleh Aparatur Desa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Giga Firstia Maharani, Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2022, PERLINDUNGAN HUKUM TANAH KAS DESA (TKD) BELUM BERSERTIPIKAT TERHADAP KEGIATAN JUAL-BELI TANAH KAS DESA OLEH APARATUR DESA, Dr. Herlindah, S.H., M.Kn., Muhammad Dahlan, S.H., M.H. Penulis Mengangkat Permasalahan Berkaitan Dengan Jual-Beli Tanah Kas Desa, Yang Mana Tanah Kas Desa Tersebut Belum Juga Disertipikatkan Atas Nama Desa. Menurut Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Aset Desa Berupa Tanah Hanya Dapat Dilakukan Pemindahtanganan Dengan Tukar Menukar Dan Penyertaan Modal. Masyarakat Desa Memilih Diam Daripada Harus Melaporkannya Kepada Pihak Berwajib. Masyarakat Juga Tidak Peduli Terhadap Permasalahan Yang Terjadi Di Desanya Jika Tidak Berdampak Langsung Terhadap Kehidupannya. Berdasarkan Permasalahan Diatas, Skripsi Ini Menyajikan Tiga Rumusan Masalah Yang Diantaranya; (1) Apa Akibat Hukum Peralihan Atas Tanah Kas Desa Yang Belum Bersertipikat Melalui Jual-Beli Oleh Kepala Desa/Aparatur Desa Lainnya, (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Kas Desa Yang Belum Bersertipikat Atas Kegiatan Jual-Beli Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa/Aparatur Desa Lainnya, Serta (3) Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Kepala Desa Atau Aparatur Desa Dapat Leluasa Melakukan Jual-Beli Tanah Kas Desa. Jenis Penelitian Hukum Yang Digunakan Adalah Penelitian Sosio-Legal Dengan Pendekatan Sejarah, Pendekatan Perundang-Undangan, Dan Pendekatan Antropologi. Lokasi Penelitian Dilakukan Di Desa Kesambirampak, Kabupaten Situbondo. Data Primer Berupa Hasil Wawancara Bersama Informan Terpilih Serta Hasil Observasi Penulis Di Lapangan. Data Sekunder Diperoleh Dari Buku, Karya Ilmiah Serta Hasil Penelitian Lainnya Yang Berhubungan Dengan Tanah Kas Desa. Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Studi Kepustakaan, Wawancara Dan Observasi Yang Selanjutnya Dikategorikan Lalu Disusun Secara Sistematis. Analisis Data Menggunakan Analisis Kualitatif Dengan Melakukan Penafsiran Interpretasi Gramatikal Dan Sistematis. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tanah Kas Desa Yang Diperjualkan Telah Melanggar Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Perjanjian Tersebut Juga Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian Yaitu Sebab/Kausa Yang Halal. Tanah Kas Desa Merupakan Objek Yang Dilarang Untuk Dilakukan Pemindahtanganan. Akibat Hukum Yang Terjadi Yaitu Perjanjian Batal Demi Hukum Karena Tidak Dipenuhinya Syarat Objektif. Adanya Sanksi Berupa Sanksi Administratif Hingga Pidana Apabila Benar Kepala Desa/Aparatur Desa Lainnya Terbukti Melakukan Tindakan Tersebut. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Kas Desa Berupa Perlindungan Hukum Preventif Yaitu Penyertipikatan Tanah Kas Desa Atas Nama Pemerintah Desa Dan Perlindungan Hukum Represif Dengan Pemberian Sanksi Lisan, Tertulis, Maupun Sanksi Pidana Apabila Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Faktor Penyebab Permasalahan Terjadi Ialah Masyarakat Tidak Paham Bahwa Tanah Kas Desa Merupakan Tanah Milik Desa Dan Sumber Bagi Pendapatan Desa Serta Menganggap Bahwa Permasalahan Tersebut Tidak Berdampak Langsung Terhadap Kehidupannya.

English Abstract

In this thesis, the writer raises the issues related to sale and purchase village land, where the village land has not been certified in the name of the village. According to Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, village assets in the form of village land cannot be transfered, more over it is not clear what the intent and purpose of the sale and purchase aggrement of the village land is. The people choose to be silent if the know about that rather than having to report it to the authorities. The people also doesnot seen to care about the problems in their village, as long as these problems donot interfere with their lives. Based on the problems, than this paper raises three problems populations including; (1) what are the consequences of village land that hasnot been certified through sale and purchase carried out by village head/village apparatuses, (2) how is the legal protection for village land hasnot been certified for sale and purchase village land carried out by village head/village apparatuses, as well as (3) any factors that cause the village head or village apparatuses to freely by and sell village land. The type is Socio-Legal research with the approach, use in this research including the Historical Approach, Statute Approach, and Anthropological Approach. For the location of the research conducted in Kesambirampak Village, Situbondo Regency. Primary data in the form of interviews with respondents and the observation writer in the location. Meanwhile, the secondary data are obtained from books, journals, thesis, and other research related to the village land. The collecting data is done trough study of literature, interviews and observation to be forther categorized arranged sistematically. Data analysis uses qualitative analysis that is carried out grammatical and systematic interpretations. The result show that village land that is transfered are not inline with Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. The aggrement also does not meet the legal requires of an aggrement that is causa that arenot fulfilled. Then, legal consecquences that occurs is the aggrement can be null and void doe to non fulfilled objective condition and there are punishment for the head village in the form of administrative punishment to imprisonment. Legal protection of village land can be in the form of preventif legal protection which is village sertificates in the name of village goverment, meanwhile repressive legal protection is by giving punishments either verbally, in writing or imposing criminal penalties for fulfilling elements of corruption, collusion and nepotism Some of the factors that cause the problem of buying and selling village land and are rarely touched by the law and a source for village income and considers that the problem does not haveadirect impact on their lives.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	26 Jan 2024 01:22
Last Modified:	26 Jan 2024 01:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212670

Text (DALAM MASA EMBARGO) 212670 Giga Firsita Maharani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item