Suci, Dinae Amandhis Putri and Setiawan Wicaksono,, S.H., M.Kn and Shanti Riskawati,, S.H., M.Kn (2022) Tanggung Jawab Penyelenggara Aplikasi Terhadap Contact Tracing Pada Aplikasi Peduli Lindungi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dinae Amandhis Putri Suci, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2022, TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA APLIKASI TERHADAP CONTACT TRACING PADA APLIKASI PEDULI LINDUNGI, Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Pada Skripsi Ini, Penulis Berangkat Dari Pemerintah Indonesia Menciptakan Suatu Aplikasi Yang Bertujuan Untuk Memitigasi Penyebaran Covid-19, Namun Didalam Aplikasi Ini Mencantumkan Kebijakan Pembatasan Tanggung Jawab Penyelenggara Yang Dimana Terdapat Permasalahan Hukum Mengenai Ketidakjelasan Norma Yang Mengatur Mengenai Persetujuan Penggunaan Informasi Data Pengguna Aplikasi Melalui Media Elektronik Yang Didalamnya Berisi Mengenai Data Pribadi Seseorang Yang Terdapat Di Dalam Ketentuan Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016. Karena Pada Aplikasi Pedulilindungi, Sebelumnya Terdapat Kebijakan Pembatasan Tanggung Jawab Penyelenggara Yang Menyebabkan Terbatasnya Kewajiban Tanggung Jawab Dari Penyelenggara Namun Kebijakan Tersebut Pada Saat Ini Telah Terdapat Perubahan Karena Adanya Pembaharuan Versi Pada Aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga Hal Tersebut Berhubungan Dengan Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi Dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016. Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Sehingga Untuk Menjawab Permasalahan Tersebut, Maka Penelitian Hukum Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif, Dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. Kemudian Terkait Bahan Hukum Primer Dan Sekunder Akan Dianalisis Oleh Peneliti Dengan Menggunakan Teknik Analisis Deskriptif Analitis. Berdasarkan Pembahasan Maka Dapat Disimpulkan: Bahwa Terkait Adanya Kebijakan Pembatasan Tanggung Jawab Penyelenggara Pada Aplikasi Peduli Lindungi Berdasarkan Pada Ketentuan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Tersebut Tidak Berdasarkan Pada Asas Perlindungan Data Pribadi. Karena Adanya Pembatasan Tanggung Jawab Penyelenggara Pada Aplikasi Peduli Lindungi Maka Kebijakan Tersebut Menyebabkan Tidak Adanya Itikad Baik Dalam Perjanjian Sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Satu Pihaknya Yang Pada Hal Ini Merupakan Pengguna Aplikasi. Saran Yang Seharusnya Ditempuh Yaitu Seharusnya Pemerintah Indonesia Segera Membentuk Undang-Undang Yang Mengatur Secara Khusus Mengenai Data Pribadi Serta Melakukan Pengawasan Terhadap Pemrosesan Data Pribadi Milik Warga Indonesia Sehingga Hal Tersebut Memberikan Perlindungan Hukum.
English Abstract
Pada skripsi ini, penulis berangkat dari pemerintah Indonesia menciptakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk memitigasi penyebaran covid-19, namun didalam aplikasi ini mencantumkan kebijakan pembatasan tanggung jawab penyelenggara yang dimana terdapat permasalahan hukum mengenai ketidakjelasan norma yang mengatur mengenai persetujuan penggunaan informasi data pengguna aplikasi melalui media elektronik yang didalamnya berisi mengenai data pribadi seseorang yang terdapat di dalam ketentuan pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016. Karena pada aplikasi PeduliLindungi, sebelumnya terdapat kebijakan pembatasan tanggung jawab penyelenggara yang menyebabkan terbatasnya kewajiban tanggung jawab dari penyelenggara namun kebijakan tersebut pada saat ini telah terdapat perubahan karena adanya pembaharuan versi pada aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga hal tersebut berhubungan dengan asas-asas perlindungan data pribadi dalam Permenkominfo No. 20 tahun 2016. tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian terkait bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan: bahwa terkait adanya kebijakan pembatasan tanggung jawab penyelenggara pada aplikasi Peduli Lindungi berdasarkan pada ketentuan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut tidak berdasarkan pada asas perlindungan data pribadi. Karena adanya pembatasan tanggung jawab penyelenggara pada aplikasi Peduli Lindungi maka kebijakan tersebut menyebabkan tidak adanya itikad baik dalam perjanjian sehingga menyebabkan kerugian bagi satu pihaknya yang pada hal ini merupakan pengguna aplikasi. Saran yang seharusnya ditempuh yaitu seharusnya Pemerintah Indonesia segera membentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai data pribadi serta melakukan pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi milik warga Indonesia sehingga hal tersebut memberikan perlindungan hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pitoyo Widhi Atmoko |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 01:38 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 01:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212659 |
Actions (login required)
 |
View Item |