KAJIAN YURIDIS PENYEDIA LAYANAN PEMBLOKIR IKLAN DALAM SITUS WEB DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Ryan Arya, Aditya and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, SH. M.Hum and Afrizal Mukti Wibowo,, S.H., M.H. (2023) KAJIAN YURIDIS PENYEDIA LAYANAN PEMBLOKIR IKLAN DALAM SITUS WEB DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai penyedia layanan pemblokir iklan dan kaitannya dengan hukum persaingan usaha, terkhusus yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengiklan dan pemilik situs web dapat dirugikan apabila iklan yang terdapat dalam situs web diblokir oleh layanan pemblokir iklan. Aktivitas layanan pemblokir iklan dapat menghambat promosi yang dilakukan oleh pengiklan dan dapat mengurangi pendapatan pemilik situs web yang didapat dari iklan yang dipasang di situs web miliknya. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana hubungan hukum antara layanan pemblokir iklan dan pihak lain? (2) Bagaimana aktivitas penyedia layanan pemblokir iklan dalam perspektif Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang Penulis peroleh akan dianalisis menggunakan metode interpretasi ekstensif dan interpretasi perbandingan. Dengan menggunakan metode di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa model persaingan usaha yang dilakukan oleh penyedia layanan pemblokir iklan belum terwadahi oleh peraturan mengenai persaingan usaha yang terdapat di Indonesia. Ketidaklengkapan mengenai model persaingan usaha yang dilakukan oleh penyedia layanan pemblokir iklan terkait pihak yang dirugikan bukan pelaku usaha pesaing dan pengguna layanan yang bersekongkol dengan penyedia layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aspek penting yang dapat melengkapi dua ketidaklengkapan unsur di atas yang merupakan hasil transplantasi dari Order No. 87 of the State Administration for Industry and Commerce dan Putusan Pengadilan Kekayaan Intelektual Beijing Nomor 79 Tahun 2014 milik Tiongkok. Berdasarkan Peraturan dan Putusan tersebut, pelaku usaha dapat termasuk dalam persaingan apabila terdapat campur tangan ke pelaku usaha lain meskipun bukan pesaing dan larangan layanan pemblokir iklan di Tiongkok ditujukan kepada pemrogram, distributor, dan penyedia layanan pemblokir iklan. Pengguna layanan kemudian tidak dapat dijerat dengan peraturan larangan pemblokir iklan karena jika tidak ada yang menyediakan layanan pemblokir iklan maka konsumen tidak akan memiliki alat untuk memblokir iklan. Peraturan di Tiongkok lebih mempermasalahkan kehadiran dari layanan pemblokir iklan dibandingkan penggunaan layanan pemblokir iklan. Oleh karena itu, perlu dilengkapi hal tersebut pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

English Abstract

In this thesis, the Author raises issues regarding ad blocking service providers and their relation to business competition law, specifically contained in Article 24 of Law Number 5 of 1999. Advertisers and website owners can be disadvantaged if advertisements contained on websites are blocked by ad blocker services. The activity of ad blocking services can obstruct promotions carried out by advertisers and can reduce the website owner's income from advertisements posted on his website. Based on the above, this thesis raises the following problem formulation: (1) What is the legal relationship between ad blocking services and other parties? (2) What are the activities of ad blocking service providers in the perspective of Article 24 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition? Then the writing of this thesis uses the normative juridical method with the statutory approach (statue approach) and comparative approach (comparative approach). The primary, secondary and tertiary legal materials that the author obtains will be analyzed using extensive interpretation and comparative interpretation methods. By using the method above, the results of the study show that the business competition model implemented by ad blocking service providers has not been covered by regulations regarding business competition in Indonesia. Incompleteness regarding the business competition model carried out by ad blocking service providers regarding the aggrieved parties are not competing business actors and service users who conspire with service providers. The results of the study show that there are important aspects that can complete the two incomplete elements above which are the results of transplants from Order No. 87 of the State Administration for Industry and Commerce and Ruling of the Beijing Intellectual Property Court Number 79 of 2014 belongs to China. Based on these Regulations and Decisions, business actors can be included in competition if there is interference with other business actors even though they are not competitors and the ban on ad blocking services in China is aimed at programmers, distributors and ad blocking service providers. Users of the service cannot then be ensnared by ad blocker ban regulations because if no one provides ad blocker services then consumers will have no tools to block ads. Regulations in China are more concerned with the presence of ad blocking services than the use of ad blocking services. Therefore, it is necessary to complete this matter in Article 24 of Law Number 5 of 1999.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	19 Jan 2024 08:22
Last Modified:	19 Jan 2024 08:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212618

Text (Dalam Masa Embargo) Ryan Arya Aditya.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item