KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN

Rizkynio, Monteztito and Diah Pawestri Maharani,, S.H., M..H., and Cyndiarnis Cahyaning Putri,, S.H., M.Kn. (2023) KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat isu ketidaklengkapan hukum terkait keabsahan transaksi jual-beli Non-Fungble Token (selanjutnya disebut dengan NFT) menggunakan cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif kemanfaatan. Dijelaskan dalam isi skripsi ini bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang masih tidak lengkap sehingga adanya isu hukum ketidaklengkapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa mata uang yang sah di Indonesia merupakan Rupiah dan dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah. Namun seiring berkembangnya waktu, banyak teknologi pada bidang jenis alat pembayaran yang baru. Dirasa diperlukan adanya peraturan terkait alat pembayaran yang ada di Indonesa menjadi lengkap. Dalam praktik nya sendiri, banyak orang yang menggunakan jenis alat pembayaran cryptocurrency tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Berdasarkan hal diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana keabsahan transaksi jual-beli Non-Fungible Token (NFT) menggunakan cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif kemanfaatan? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat tentang legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli Non-Fungible Token (NFT) ? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan mengunakan metode teknik interpretasi teologis dan juga metode teknik interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode yang sudah dijelaskan di atas, penulis mendapatkan jawaban atas isu hukum terkait keabsahan transaksi jual-beli NFT menggunakan cryptocurrency di Indonesia dalam perspektif kemanfaatan, dimana masih ada ketidaklengkapan hukum. Adanya peraturan yang melengkapi peraturan terkait jenis pembayaran akan memberi kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena kurang perhatian oleh pemerintah terkait praktik transaksi NFT, dimana masyarakat banyak menggunakan jenis pembayaran cryptocurrency dalam melakukan transaksi NFT. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung oleh pemerintah dalam melakukan transaksi NFT menggunakan cryptocurrency di Indonesia. Selain kurangnya perhatian oleh pemerintah terkait isu hukum ini, kurangnya membuka mata pada teknologi yang terus berkembang juga menjadi faktor. Padahal apabila ada peraturan dan pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah, akan menguntungkan pihak masyarakat maupun pihak pemerintah sendiri.

English Abstract

This thesis discusses the validity of Non-Fungible Token (NFT) transactions using cryptocurrency in Indonesia from the perspective of utility. The author addresses the legal gaps in regulations concerning NFT transactions and cryptocurrency in Indonesia. According to the current law, Law No. 7 of 2011 concerning Currency, the official currency in Indonesia is the Rupiah, and money is recognized as a legal means of payment. However, with the advancement of technology, new payment methods like cryptocurrency have emerged, necessitating comprehensive regulations to cover these instruments. The research aims to determine the validity of NFT transactions using cryptocurrency in Indonesia from the perspective of utility and seeks to establish appropriate regulations for the legality of cryptocurrency as a means of payment in NFT transactions. The thesis employs a juridical-normative method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The author analyzes legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, using interpretative theological and systematic techniques. Based on the research findings, it is evident that there are legal gaps regarding the validity of NFT transactions using cryptocurrency in Indonesia. The lack of regulations and government oversight has led to the use of cryptocurrency payment methods in NFT transactions. Establishing comprehensive regulations and government oversight is essential to ensure legal certainty and benefit both the public and the government.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	19 Jan 2024 07:43
Last Modified:	19 Jan 2024 07:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212563

Text (Dalam Masa Embargo) Rizkynio Monteztito.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item