Rizka Ramadhanti, Sidayat and Dr. Setiawan Noerdajasakti,, S.H., M.H and Alfons Zakaria,, S.H., LL.M. (2023) URGENSI PENGATURAN JUMLAH PENYUNTIKAN DAN STANDAR KELAYAKAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat urgensi jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap terpidana persetubuhan kepada anak. Pilihan permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, namun pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan masih belum implementatif. Dampak tersebut menimbulkan multitafsir dari kalangan tenaga medis sebab tidak ada peraturan yang menjadi acuan dalam pemberian kebiri kimia serta tidak ada ketentuan terkait standar kelayakan dalam menentukan terpidana persetubuhan kepada anak yang layak dikebiri kimia. Berdasarkan hal di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah urgensi terkait pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia di Indonesia? (2) Bagaimanakah alternartif pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Selanjutnya bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) didapatkan dari studi kepustakaan (library research) dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah secara deduktif menarik hal yang bersifat umum ke khusus. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan sangat penting. Pertama, penting karena pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan merupakan suatu bentuk upaya dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang implementatif dan efektif. Kedua, konsep alternatif pengaturan jumlah penyuntikan yang dirumuskan penulis ialah untuk memastikan terpidana merasakan efek jera berupa penurunan gairah seksual serta disfungsi ereksi. Selain itu, konsep alternatif pengaturan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan dirumuskan penulis agar pihak tenaga medis dapat menentukan terpidana persetubuhan kepada anak yang layak dikebiri kimia.
English Abstract
In this thesis, the author raised the urgency of the number of injections and the feasibility standard of chemical castration as an additional crime against convicts of sexual intercourse to children. The choice of the problem is motivated by the increasing cases of sexual violence against children in Indonesia, but the implementation of chemical castration as an additional crime is still not implemented. The impact caused multiple interpretations from among medical personnel because there is no regulation that is a reference in the provision of chemical castration and there are no provisions related to eligibility standards in determining the convict of intercourse to a child who is worthy of chemical castration. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency related to the regulation of the number of injections and the eligibility standards for chemical castration in Indonesia? (2) What are the alternative arrangements for the number of injections and the eligibility standards for chemical castration? The writing of this paper uses normative juridical method with method of law approach, concept approach, and comparative approach. Furthermore, legal materials (primary, secondary, and Tertiary) are obtained from library research and internet studies. The analysis technique used by the author in this writing is deductively draw things that are general to the specific. From the results of research using the above method, the authors draw conclusions on the existing problems that the regulation of the number of injections and the feasibility standards of chemical castration as an additional crime is very important. First, it is important because the regulation of the number of injections and eligibility standards for chemical castration as an additional crime is a form of effort in the implementation of chemical castration measures that are implementative and effective. Second, the alternative concept of regulating the number of injections formulated by the author is to ensure that the convict feels a deterrent effect in the form of decreased sexual desire and erectile dysfunction. In addition, the alternative concept of setting standards for the feasibility of chemical castration as an additional crime was formulated by the author so that medical personnel can determine the convict of intercourse with a child who is worthy of chemical castration.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username verry |
| Date Deposited: | 19 Jan 2024 07:28 |
| Last Modified: | 19 Jan 2024 07:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212495 |
![[thumbnail of Dalam Masa Embargo]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Dalam Masa Embargo)
Rizka Ramadhanti Sidayat.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |