Penerapan Keterbukaan Informasi Publik melalui Diseminasi Informasi studi di Perpustakaan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Jakarta

Salsabila, Indi Ismi and Dr. Lely Indah Mindarti,, M.Si. and Nurjati Widodo,, S.AP., M.AP. (2023) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik melalui Diseminasi Informasi studi di Perpustakaan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Jakarta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Keterbukaan informasi publik dilakukan oleh setiap penyelenggara negara dan badan publik lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi dari badan publik kepada publik demi mewujudkan adanya transparansi di badan publik. Hal ini pun selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi demi mewujudkan praktik demokratisasi yang baik serta good governance (tata pemerintahan yang baik). Demi memenuhi beberapa harapan tersebut, UU Keterbukaan Informasi Publik pun mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengelola dan melindungi informasi serta menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan publik. Praktik keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Perpustakaan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melalui diseminasi informasi dalam bentuk beberapa pelayanan, salah satunya adalah Pelayanan Perpustakaan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif milik Creswell (2019). Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan keterbukaan informasi publik di Perpustakaan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM sudah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya SDM pustakawan di perpustakaan lembaga tersebut serta sarana dan prasarana dalam mendukung proses penerapan keterbukaan informasi kepada publik

English Abstract

Public information disclosure is carried out by every state administrator and other public institution with the aim of optimizing information services from public institution to give public in order to realize transparency in public institution. This also accordance with Law Number 14 of 2008 which explains that in order to create a government system that transparent and has high accountability to achieve good democratization practices and good governance. In order to fulfill these expectations, Public Information Disclosure regulation also requires every government institution to have an Information and Documentation Management Officer (PPID) to manage and protect information and carry out its role to fulfill public needs. The practice of public information disclosure carried out by the Legal and Human Rights Policy Strategy Agency Library through information dissemination in the form of several services, one of which is the Legal and Human Rights Policy Strategy Agency Library Service. The research method used in this research is Creswell's (2019) descriptive qualitative approach. The conclusion of this research is that the implementation of public information disclosure in the Legal and Human Rights Policy Strategy Agency Library has been effective and in accordance with applicable laws and regulations, but is still not optimal due to the lack of librarian human resources in the institution's library as well as facilities and infrastructure to support the process implementation of information disclosure to the public.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523030855
Uncontrolled Keywords: Keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi, informasi publik, transparansi
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Perpustakaan
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 24 Jan 2024 04:46
Last Modified: 24 Jan 2024 04:46
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212394
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Indi Ismi Salsabila.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (4MB)

Actions (login required)

View Item View Item