ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA, SINGAPURA, DAN INDIA)

Rifelia Rachma, Septiani and Dr. Yuliati,, S.H., LL.M (2023) ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA, SINGAPURA, DAN INDIA). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia, yang tidak memberikan definisi secara tegas mengenai frasa ”memperjualbelikan” maupun klasifikasi tindakan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Ketentuan mengenai perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia lebih menekankan kepada penjual dan pembeli organ, sehingga peranan aktor-aktor lain seperti broker, fasilitator dan Pengiklan sering kali terabaikan. Keadaan ini berdampak pada ketidaklengkapan aturan mengenai perdagangan organ tubuh manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan terkait perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan ideal untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia dimasa yang akan datang? Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan Perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penanganan perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia lebih menekankan kepada penjual dan perantara jualbeli organ tubuh manusia. Upaya mengatasi perdagangan organ tubuh manusia harus memperhatikan peraturan mengenai transplantasi organ dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Dari hasil melakukan perbandingan antara Indonesia dengan Singapura dan India ditemukan beberapa perbedaan yang berkenaan dengan transplantasi dan ketentuan pidana mengenai perdagangan organ tubuh manusia. Perbedaan mengenai transplantasi diantaranya adalah sistem persetujuan donor, prosedur transplantasi bagi donor hidup yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, dan lembaga penyedia organ. Perbedaan mengenai ketentuan pidana yaitu negara Singapura dan India mengatur secara rigid dan spesifik mengenai definisi dan klasifikasi tindakan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia seperti tindakan menawarkan, membeli atau pengiklanan. Berdasarkan analisa penulis, dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia juga perlu mengatur secara khusus mengenai klasifikasi tindakan yang termasuk dalam perdagangan organ tubuh manusia, serta dibutuhkan kebijakan untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia di dunia siber, dan pembaharuan ketentuan mengenai transplantasi organ.

English Abstract

This research investigates the incompleteness of regulation regarding human organ trade seen from the perspective of positive law in Indonesia, where the phrase ‘trade’ is not further defined or the classification of action regarding human organ trade is not provided. The provisions regarding human body organ trade in Indonesia primarily focus on organ sellers and buyers, often overlooking the roles of other actors such as brokers, facilitators, and advertisers. This situation has led to incomplete regulations concerning human body organ trade. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: (1) How is the problem of human organ trade regulated in the positive law of Indonesia? (2) What is the ideal regulation to overcome human organ trade in the time to come? This thesis is conducted through normative legal research using statutory, comparative, and case approaches. The legal materials used included primary, secondary, and tertiary legal sources obtained from literature studies and internet searches, analyzed using grammatical and systematic interpretation techniques. The research findings reveal that the handling of human body organ trade in Indonesia primarily focuses on organ sellers and intermediaries involved in buying and selling human body organs. Efforts to address human body organ trade should consider regulations concerning organ transplantation and criminal provisions related to organ trade. When comparing Indonesia with Singapore and India, several differences were found regarding transplantation and criminal provisions concerning human body organ trade. Differences in transplantation include the donor consent system, transplantation procedures for unrelated living donors, and organ provider institutions. Differences in criminal provisions include Singapore and India regulating the classification of actions related to organ trafficking or human body organ trade more rigidly and specifically, such as actions of offering, buying, or advertising. The ideal measure to take to tackle this issue is to include the matter in the related statute related to the classification of action into human organ trade and there should be policies that deal with this trade taking place in the cyber world while amending the legal provision concerning organ transplantation also needs to be taken into account.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	19 Jan 2024 03:43
Last Modified:	19 Jan 2024 03:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212339

Text (dalam MAsa Embargo) Rifelia Rachma Septiani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item