Urgensi Pengaturan Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Atas Kesehatan Warga Negara

Ricardo Aristides Osaze, Setyadi and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya,, S.H., M.H., and Alfons Zakaria,, S.H., LL.M. (2023) Urgensi Pengaturan Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Atas Kesehatan Warga Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Hasil riset pada masa kini menunjukkan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat dalam bidang medis, namun hukum positif Indonesia saat ini tidak memungkinkan ganja untuk dimanfaatkan dalam bidang medis karena ganja digolongkan sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset saja. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan pada skripsi ini adalah: (1) Apakah urgensi pengaturan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dan (2) Bagaimana alternatif pengaturan ius constituendum penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Berdasarkan rumusan masalah dan metode pendekatan diatas, penulis berkesimpulan bahwa dengan hukum positif Indonesia saat ini yang masih menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I, terdapat urgensi filosofis sosiologis dan urgensi yuridis untuk mengeluarkan ganja sebagai narkotika golongan I agar ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Kemudian, setelah membandingkan dengan negara Thailand dan Amerika Serikat, penulis memberikan gagasan alternatif ius constituendum untuk memberlakukan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia dapat dilakukan melalui mengubah pengaturan eksisting ataupun membuat suatu peraturan lex specialis tersendiri setingkat dengan level undang-undang yang terdiri dari 3 hal pokok, yaitu: (i) deregulasi ganja sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes tentang Penggolongan Narkotika, yang dapat dilakukan dengan merubah klasifikasi ganja sebagai narkotika golongan 2; (ii) Limitasi larangan penggunaan ganja dalam hal untuk kepentingan medis dalam aspek legalitas pihak yang dapat menguasai, legalitas pihak yang dapat memberikan, serta (iii) batasan objek ganja yang dapat dimanfaatkan; dan (iii) pengaturan penyalahgunaan ganja dalam hal untuk kepentingan medis dan non medis, melalui pemberlakuan instrumen hukum pidana mengenai penyalahgunaan tersebut. Adapun ketentuan di atas dapat diakomodir dalam peraturan selevel undang-undang dengan opsi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau membentuk undang-undang baru sebagai lex specialis dengan turut mengatur pencabutan ganja sebagai klasifikasi narkotika golongan I, serta ketentuan lisensi dan perizinan penggunaan ganja untuk kepentingan medis.

English Abstract

Notwithstanding the fact that cannabis can be used for medical purposes, it is not possible to allow for the use of cannabis under the positive law of Indonesia, considering that cannabis is classified as Narcotics Class I according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the urgency of the regulation of the use of cannabis for medical purposes in Indonesia and (2) the alternative of the regulation ius constituendum of the use of cannabis for medical purposes in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that this classification of Narcotics Class I in positive law in Indonesia may stem from philosophical, sociological, and juridical urgencies. In terms of comparing this issue to the laws in Thailand and the US, this research offers an alternative idea of ius constituendum that allows the use of cannabis in Indonesia for medical purposes by amending the existing regulation or lex special on an equal footing with the statute, consisting of three principles: (i) deregulation of cannabis as the narcotics class I in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to narcotics class II; (ii) the legality of the parties that can hold control over and provide the substance, (iii) the restriction of cannabis allowed for use; and (iv) the regulation regarding cannabis abuse for medical and non-medical purposes.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	19 Jan 2024 02:48
Last Modified:	19 Jan 2024 02:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212323

Text (Dalam Masa Embargo) Ricardo Aristides Osaze Setyadi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item