Efektivitas Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya (Studi Kasus Cagar Budaya di Kabupaten Sumenep)

Rozi, Fahrur and Dr. Istislam, S.H.,M.Hum and Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum (2023) Efektivitas Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya (Studi Kasus Cagar Budaya di Kabupaten Sumenep). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang Efektivitas Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kondisi Cagar Budaya di Sumenep yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Isu hukum yang dikaji oleh penulis ialah mengenai efektivitas pemberian insentif Pasal 22 Ayat (2) Perda Kabupaten Sumenep tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa adanya peraturan daerah tersebut belum efektif. Dalam penelitian ini juga akan dideskripsikan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar perda tersebut dapat menjadi efektif. Berdasarkan hal tersebut, penulisan skripsi ini mengambil rumusan masalah: 1. Mengapa Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya tidak efektif? 2. Apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya dapat efektif di masyarakat? Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosio legal. Dimana data yang didapatkan berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Sosiologis. Pada pendekatan ini penulis langsung turun ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum yang berjalan dengan melihat hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial di masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa ketidakefektifan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri yaitu belum adanya aturan pelaksanaan pemberian insentif yang memuat tentang bentuk insentif, besaran insentif, serta klasifikasi cagar budaya yang berhak menerima insentif. Selain itu belum berperannya aparat penegak hukum di Kabupaten Sumenep; minimnya APBD untuk cagar budaya; kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda Pelestarian Cagar Budaya; dan faktor kebudayaan yang masih melekat pada masyarakat juga menyebabkan kurang efektifnya Perda Kabupaten Sumenep No 6 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (2) tentang pemberian insentif. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan agar Pasal 22 dapat efektif adalah dengan memperjelas aturan tentang batasan makna insentif, bentuk insentif, besaran insentif, tata cara pemberian insentif, serta klasifikasi cagar budaya yang berhak menerima insentif yang tertuang dalam adanya Peraturan Bupati. Selain itu juga dapat dilakukan optimalisasi peran tim ahli cagar budaya dalam pelestarian cagar budaya dan memberikan sosialisasi pada masyarakat khususnya pemilik dan pengelola cagar budaya tentang perda cagar budaya yang berlaku di Kabupaten Sumenep.

English Abstract

In this thesis, the author raises the Effectiveness of Article 22 Paragraph (2) of the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 6 of 2014 Concerning the Preservation of Cultural Heritage. The choice of theme was motivated by the many cultural heritage conditions in Sumenep that the government did not pay enough attention to. The legal issue that will be studied by the author is regarding the effectiveness of providing incentives Article 22 Paragraph (2) of the Regional Regulation of Sumenep Regency concerning the Preservation of Cultural Heritage. In other words, it can be said that the regional regulation has not been effective. In this study, it will also be described what efforts can be made by the government so that the local regulation is effective. Based on this, this thesis takes the formulation of the problem: 1. Why is Article 22 Paragraph (2) of the Sumenep Regency Regional Regulation Number 6 of 2014 Concerning the Preservation of Cultural Heritage ineffective? 2. What efforts can be made by the government so that Article 22 Paragraph (2) of the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 6 of 2014 Concerning the Preservation of Cultural Heritage can be effective in society? Then the type of research used in this writing is socio legal. Where the data obtained comes from the results of interviews with several sources. While the approach used is Juridical-Sociological. In this approach the author goes directly to the community to find out how effective the law is by looking at the relationship between law and social phenomena in society. From the results of this study, answers to existing problems were obtained that the ineffectiveness of the law was influenced by the legal factors themselves, namely the absence of implementing regulations for the provision of incentives which contained the form of incentives, the amount of incentives, and the classification of cultural heritage entitled to receive incentives. In addition, the role of law enforcement officers in Sumenep Regency has not yet been played; minimal APBD for cultural heritage; the lack of public knowledge about the Regional Regulation on the Preservation of Cultural Heritage; and cultural factors that are still inherent in the community also cause the ineffectiveness of the Sumenep Regional Regulation No. 6 of 2014 Article 22 paragraph (2) regarding the provision of incentives. While the efforts that can be made so that regulation can be effective is to clarify the rules regarding the limitations of the meaning of incentives, the form of incentives, the amount of incentives, procedures for providing incentives, and the classification of cultural heritage entitled to receive incentives contained in the existence Regent Regulation. Apart from that, it is also possible to optimize the role of the culturalXII heritage expert team in preserving cultural heritage and provide socialization to the community, especially owners and managers of cultural heritage regarding the regional regulations on cultural heritage that apply in Sumenep Regency.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	19 Jan 2024 01:56
Last Modified:	19 Jan 2024 01:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212271

Text (DALAM MASA EMBARGO) FAHRUR ROZI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item